Kota Bima,KS.- Perjalanan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota Bima Lutfi-Feri (Lutfer), terendus publik adanya kesan &...
Kota Bima,KS.-Perjalanan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota Bima Lutfi-Feri (Lutfer), terendus publik adanya kesan "pincang" alias terkesan kurang kompak, dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan.
Sejak dilantik menjadi orang nomor 1 dan 2 di Kota Bima paruh tahun 2018 lalu, hanya diawal saja terlihat kompak. kurang kompaknya dua pimpinan daerah yang dipilih dalam paket yang satu oleh masyarakat pemilih Kota Bima itu, kian terkesan pincang dan kurang kompak semakin kesininya.
Tentu fakta politik pemerintahan yang nampak di Kota Bima ini, menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat, tidak terkelucuali legislatif.
Fenomena yang tertangkap dipermukaan yang menjadi kesan kurang harmonisnya pasangan Walikota dan Wakil Walikota itu, semisal jarangnya Wakil Walikota Bima, Feri Sofian, dilibatkan dalam beberapa acara kedinasan lingkup Pemkot Bima.
Tentu tidak saja menimbulkan pertanyaan publik maupun kalangan birokrasi setempat, lebih dari itu memunculkan praduga, memang tidak harmoniskah keduanya dalam memikul beban yang diamanatkan ratusan ribu rakyat Kota Bima ?
Apalagi munculnya isu miring, jarangnya Wawali hadir diberbagai kegiatan resmi pemerintahan tidak terlepas dari gelaran mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, dimana orang nomor 2 Kota Bima itu tidak dilibatkan secara penuh dalam proses penyusunan draf mutasi.
Dari data dan informasi yang dikumpulkan wartawan, keberadaan Feri selaku Wakil Walikota seolah tidak lagi difungsikan maksimal. Dalam setiap jadwal agenda kegiatan yang disebar oleh Bagian Humas, nama Wakil Walikota tak pernah lagi tercantum sebagai orang yang mwakili Walikota ketika ada kegiatan.
Semisal buktinya, saat paripurna DPRD Kota Bima dengan agenda jawaban Walikota terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan beberapa waktu lalu, justeru yang hadir dan meyampaikan jawaban Walikota itu adalah Sekda. Padahal Wawali ada di ruang kerja atau ada di Kota Bima yang semestinya lebih diutamakan mewakili Walikota yang berdinas luar daerah.
Atas carut marut yang terkesan tidak kompak antara kedua pimpinan daerah, membuat Syamsuddin, anggota legislatif angkat bicara dan menyesalkan fenomena yang terjadi di pemerintahan Kota Bima.
Katanya, pemerintahan ini pincang karena Wakil Walikota jarang dilibatkan. mestinya kedua pimpinan daerah harus seiring sejalan dalam menapaki bahtera pemerintahan. Sebab keduanya adalah nahokda yang dipercaya ratusan ribu rakyat Kota Bima.
"Roda pemerintahan ini pincang karena ada kesan Wakil Walikota jarang dilibatkan dalam kegiatan penting dan strategis lainnya di Pemkot Bima," sorot anggota DPRD Kota Bima, Syamsuddin, kepada wartawan, Senin (31/8).
Apa yang dibijaki Walikota ini, hemat Duta PAN Dapil Asakota ini, tidak mencerminkan Pemimpin yang membawa perubahan dan mengayomi seluruh komponen yang ada. Cara cara seperti ini sama halnya melukai perasaan Wakil Walikota dan masyarakat yang mempercayakan amanahnya kepada Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagai pasangan kepala daerah.
"Miris melihat Kota Bima tercinta ini, jangan karena kepentingan kelompok harus mengorbankan ratusan ribu jiwa masyarakat yang mendiami kota tepian air ini. Adakah kesalahan besar Wakil Walikota sehingga harus diperlakukan seperti ini?,"sentilnya.
Menjawab kejanggalan ini, Kabag Humaspro Pemkot Bima, H. A. Malik menjelaskan bahwa jadwal kegiatan kedinasan itu sesuai dengan hasil disposisi pimpinan (Walikota, red) ke pihaknya selaku Humas bukan kehendak pihaknya. "Disposisi pimpinan kan begitu, kami hanya menjalankan apa yang menjadi disposisi pimpinan yaitu pak Walikota Bima," ujarnya dikonfirmasi wartawan, Senin pagi (31/8)
Diakuinya, apa yang menjadi agenda kegiatan Pemerintah Kota Bima hari ini pun adalah sesuai hasil disposisi Walikota dan pihaknya tidak punya kewenangan untuk mengaturnya.
"Tadi beliau baru dari SMAN 2 dan sekarang menuju DPRD untuk agenda pandangan fraksi. Intinya kita yang di Humas Protokoler yang mengatur jadwal itu apa yang menjadi disposisi pimpinan itulah yang kita agendakan, bukan kita yang mengeluarkannya kita kan nggak bisa bertindak lain di luar daripada disposisi pimpinan kalau disposisi pimpinan seperti itu ya kami tindak lanjutin," pungkas Malik.(RED)
COMMENTS