Syamsudin Al-Haq, SH Ditengah Pandemi covid-19 multi dari bulan januari taken 2020 sejak itulah rakyat dipermainkan dengan pola covid-19. ...
 |
| Syamsudin Al-Haq, SH |
Ditengah Pandemi covid-19 multi dari bulan januari taken 2020 sejak itulah rakyat dipermainkan dengan pola covid-19. Ada yang percaya dan Ada juga yang tidak percaya sama sekali dengan penyakit covid-19.
BIMA, KS.-Seiring berjalannya massa, rakyat disuruh untuk disuntik vaksin agat terbebas dari penyakit tersebut.
Maka dalam hal ini petani dihadapkan dengan harga pupuk dan obat-obatan yang ikut naik akibat pandemi covid-19. Masyarakat sudah susah dengan suasana pandemi covid-19, pemerintah tak bisa menetralisir harga bawang merah.
Harga obat kimia yang beredar di Kabupaten Bima umumnya dan khususnya di tiap-tiap kecamatan mengeluh karena naiknya obat Preza dari 270 ribu hingga 320 ribu ketika ada kelangkaan obat tersebut.
Informasi yang diendap oleh media ini bahwa pedagang obat bahkan distributor menaikan obat kimia dan obat lainnya demi meraih keuntungan pada para petani bawang merah. Harga obat kimia dan obat lainnya naik sementara harga bawang merah turun drastis.
Harga pupuk melambung naik yang dijual di pasar tente sebesar 200 ribu/zak dengan cara terang-terangan dan harga obat kimia semakin hari semakin naik. Misalkan harga Preza dari 270 sekarang bervariasi dijual eceran berkisar 290 hingga 320 ribu per botolnya. Sementara harga bawang merah Anjloknya.
Pasalnya, petani merugi karena harga pupuk dan obat-obatan terus naik. Bayangkan saja harga Seprint dari harga 8-10 ribu sekarang sudah naik 12 hingga 15 ribu per botolnya.
Diduga pedagang obat-obatan sengaja menaikan harga dengan kondisi petani dan adanya pasokan masuk (impor) bawang merah yang masuk di Indonesia sehingga bawang merah lokal Anjlok harganya.
Informasi yang diendap oleh media ini bahwa petani bawang merah bukan hanya pada daerah tertentu saja tapi petani bawang merah ada pada setiap daerah yang ada di Indonesia ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI), DPRD Provinsi dan DPRD tiap Kabupaten di Indonesia khususnya DPRD Kabupaten Bima sebagai legislatif dan Bupati Bima sebagai eksekutif Kabupaten Bima harus bisa menyelesaikan persoalan petani yang ada di Kabupaten Bima dalam hal ini petani bawang merah.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Sabtu 13/11/21 mengatakan bahwa harus ada langkah dan solusi dari Pemeritah Kabupaten Bima dalam hal ini yakni Komisi II DPRD Kabupaten Bima.
Apa tidak mendengar keluhan dan mendengarkan isi hati petani atau malah berdiam diri atas Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya yang mengawasi salah satu bidangnya yakni bidang pertanian?," tanyanya.
Lanjutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima, Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima dalam hal ini juga harus bisa berjuang bukan malah mengejar jabatan lalu tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi. Jangan hanya mengejar jabatan sementara tidak bisa memperjuangkan dan menetralisir harga jual bawang Merah,"ujarnya.
Ditambahkannya, Badan Urusan Logistik (Bulog) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kenapa hanya membeli beras?. Sementara bawang merah dalam hal ini tak di beli oleh Bulog. Mestinya BUMN menetralisir harga bawang merah supaya petani bisa menikmati hasil jerih payahnya hidup bersama pemerintah. 'Kok hanya beras yang di urus oleh Bulog dan apakah tanaman bawang merah bukan termasuk tanaman pangan?.
Pantauan media ini bahwa Pemeritah Daerah, DPRD dan Bulog hanya bisa menggenjot Beras Miskin (Raskin) dan Bantuan Sosial (Bansos) apalagi negara sudah merefocusing anggaran Daerah harus kembali ke pemerintah pusat. Anggaran tersebut dikelola oleh negara dengan berbagai Bantuan untuk masyarakat.(KS.R01)
COMMENTS