Jaksa Usut Dugaan Korupsi di Sat Pol PP

Nah, saat ini Kejaksaan Negeri Raba Bima kembali menangani kasus dugaan korupsi anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bima.

Bima, KS.- Satu persatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dirundung kasus dugaan korupsi. Tak sedikit, mantan pejabat berakhir dikursi pesakitan dan jeruji besi karena divonis atas kejahatan laten tersebut. Nah, saat ini Kejaksaan Negeri Raba Bima kembali menangani kasus dugaan korupsi anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bima.

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)

Tak tanggung-tanggung, dugaan korupsi yang dilaporkan terkait dengan penggunaan anggaran senilai Rp.2 Miliar Tahun 2014 di satuan penegak Perda tersebut. Kejaksaan pun bergerak cepat menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran negara itu dengan melakukan penyelidikan. Sejumlah bagian terkait di Sat Pol PP pun kini dipanggil untuk dimintai keterangan seputar anggaran bernilai fantastis tersebut.

"Ini masih tahap lidik, jadi kami tengah fokus mengambil keterangan ke jajaran Sat Pol-PP," ungkap Kajari Raba Bima melalui Kasi Intelejen, Lalu Muhammad Rasyidi, SH saat ditemui di kantor setempat, Selasa (9/6) pagi.

Kasi Intelejen mengaku, modus operandi kasus dugaan korupsi itu belum diketahui secara pasti. Sebab, pihaknya baru melakukan tahap penyelidikannya. Masih banyak keterangan-keterangan dari pihak Pol-PP, yang harus diambil untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sehingga ada indikasi dugaan korupsi. Jajaran Pol-PP baru untuk dimintai keterangannya bukan sebagai saksi.

Berdasarkan surat panggilan, mereka memberikan keterangannya mulai Senin (8/6) kemarin. Pihak yang dipanggil seperti Kasi SDM, Kasis Pengamanan dan Pengawalan, Bendahara Gaji dan Kasi Ops Sat Pol PP. "Sedangkan hari ini (Selasa,9/6) kami memanggil 10 orang Anggota Sat Pol-PP termasuk Kasat Pol-PP Kabupaten Bima. Apakah mereka hadir semua, belum kami ketahui," katanya.

Rencananya lanjut dia, ada 40 orang yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. Semuanya akan dipanggil, termasuk mantan Kasat Pol-PP Kabupaten Bima. “Berdasarkan informasi dari masyarakat, secara aturan wajib ditindaklanjuti oleh Kejari Raba Bima maupun lembaga hukum lainnya. Apalagi ini ada kaitannya dengan dugaan korupsi yang pagu anggarannya senilai miliaran rupiah," akunya.

Ia berharap, kepada pihak Sat Pol-PP Kabupaten Bima kooperatif saat diundang untuk memberikan keterangannya ke Kejaksaan. Dengan begitu, semuanya bisa terlihat jelas dan terarah. "Semoga saja kasus ini bisa diselesaikan secepat mungkin," harapnya. (KS-05)

Halaman:   1   2   3