Ribuan Tenaga Honorer Kategori Dua (K II) yang tidak lolos tes beberapa waktu lalu, mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Bima
Ribuan Tenaga Honorer Kategori Dua (K II) yang tidak lolos tes beberapa waktu lalu, mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Bima. Pembinaan di aula SMKN 2 Kota Bima itu dilakukan, sebagai tindak lanjut dari surat pemerintah pusat, agar dilakukan perbaikan data terhadap tenaga Honorer K2 yang lolos tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bima Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd meminta, tenaga honorer mematuhi semua persyaratan yang ada. Sehingga apa yang diajukan, sesuai dengan kebutuhan untuk perbaikan data tersebut. Sebab kata dia, ini adalah kesempatan yang sangat baik. “Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan pada BKD,” sarannya.
Diingatkannya, tenaga honorer tidak mudah percaya orang yang mengiming-imingi lulus alias calo. Sebab, seleksi K2 ini kata dia dilakukan secara murni. Doyakininya, tenaga honorer K2 yang menggunakan jasa calo, malah tidak akan lulus. Karena sama halnya tidak percaya dengan kemampuan sendiri. “Jangan sekali-kali percaya pada calo. Saya berkeyakinan anda tidak lulus kalau mengikuti kata calo,” jelas Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Kabupaten Bima ini.
Soal kelulusan menurut dia, sangat bergantung pada tenaga honorer K2 itu sendiri. Jika berusaha maksimal, dibarengi rasa sabar dan berdo’a, diyakini hal itu kunci kelulusan. Adanya permintaan perbaikan data tersebut, suami Hj Rostinah ini yakin, merupakan respon pemerintah pusat terhadap surat dari forum Bupati se Indonesia. Dalam surat tersebut, para Bupati Se-Indonesia ini minta agar tenaga Honorer K2 yang lulus administrasi tapi tidak lolos tes ini dapat diangkat secara bertahap.
“Selain melalui forum itu, secara pribadi juga saya sampaikan langsung kepada Istri MENPAN saat berkunjung ke Bima bersama rombongan SIKIB beberapa waktu lalu, agar tenaga honorer bisa diangkap secara bertahap,” ungkapnya.
Melihat isi surat dari Pemerintah pusat tersebut, orang nomor satu di kabupaten bima Rostina ini yakin, bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS. Hanya saja, dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang tidak diitentukan. “Saya yakin 99 persen, tenaga honorer K2 ini pasti akan diangkat jadi CPNS,” yakinya.
Terkait kebijakan untuk pengangkatan menjadi tenaga kontrak, dia belum bisa memastikan. Karena belum ada aturan yang memerintahkan daerah untuk mengangkat tenaga honorer K2 yang tidak lolos ini menjadi tenaga kontrak daerah. Selain itu yang jadi pertimbangan lain kata dai adalah kemampuan keuangan daerah. (KS-06)
Diingatkannya, tenaga honorer tidak mudah percaya orang yang mengiming-imingi lulus alias calo. Sebab, seleksi K2 ini kata dia dilakukan secara murni. Doyakininya, tenaga honorer K2 yang menggunakan jasa calo, malah tidak akan lulus. Karena sama halnya tidak percaya dengan kemampuan sendiri. “Jangan sekali-kali percaya pada calo. Saya berkeyakinan anda tidak lulus kalau mengikuti kata calo,” jelas Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Kabupaten Bima ini.
Soal kelulusan menurut dia, sangat bergantung pada tenaga honorer K2 itu sendiri. Jika berusaha maksimal, dibarengi rasa sabar dan berdo’a, diyakini hal itu kunci kelulusan. Adanya permintaan perbaikan data tersebut, suami Hj Rostinah ini yakin, merupakan respon pemerintah pusat terhadap surat dari forum Bupati se Indonesia. Dalam surat tersebut, para Bupati Se-Indonesia ini minta agar tenaga Honorer K2 yang lulus administrasi tapi tidak lolos tes ini dapat diangkat secara bertahap.
“Selain melalui forum itu, secara pribadi juga saya sampaikan langsung kepada Istri MENPAN saat berkunjung ke Bima bersama rombongan SIKIB beberapa waktu lalu, agar tenaga honorer bisa diangkap secara bertahap,” ungkapnya.
Melihat isi surat dari Pemerintah pusat tersebut, orang nomor satu di kabupaten bima Rostina ini yakin, bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS. Hanya saja, dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang tidak diitentukan. “Saya yakin 99 persen, tenaga honorer K2 ini pasti akan diangkat jadi CPNS,” yakinya.
Terkait kebijakan untuk pengangkatan menjadi tenaga kontrak, dia belum bisa memastikan. Karena belum ada aturan yang memerintahkan daerah untuk mengangkat tenaga honorer K2 yang tidak lolos ini menjadi tenaga kontrak daerah. Selain itu yang jadi pertimbangan lain kata dai adalah kemampuan keuangan daerah. (KS-06)
COMMENTS