Rencana Pilkada dilakukan lewat DPRD terus menuai sejumlah argumen dari berbagai pihak. Salah satu calon Bupati Bima, Drs HM Nadjib
Rencana Pilkada dilakukan lewat DPRD terus menuai sejumlah argumen dari berbagai pihak. Salah satu calon Bupati Bima, Drs HM Nadjib, Msi berpendapat bahwa mengembalikan Pilkada lewat DPRD bukanlah solusi untuk memperbaiki demokrasi, tetapi merupakan langkah mundur bangsa Indonesia.
“Pilkada langsung sudah berjalan sekian lama di Bima dan tingkat partisipasi masyarakat sangat bagus dalam memilih setiap calon pemimpin yang mereka inginkan. Merupakan langkah mundur kalau sekarang mau dikembalikan DPRD,” kata Nadjib yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima ini.
Menurut Nadjib, Pilkada secara langsung memang masih terdapat kekurangan. Namun, tidak berarti harus menggantinya dengan Pilkada tidak langsung. Semestinya kekurangan itu harus terus dibenahi dan diperbaiki agar demokrasi yang sudah ada semakin berkualitas.
Sementara Pilkada tidak langsung kata dia, hanya akan menguntungkan elit politik saja. Anggota DPRD akan menjadi ‘raja’ kecil yang kerap memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok. Dampaknya, nasib rakyat yang telah memberi mereka amanah tidak diperhatikan lagi. “Sudah pasti nanti Lembaga Legislatif sibuk mengurusi Eksekutif. Sedikit-sedikit kritik, setelah itu ujungnya proyek,” tandas Pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini.
Nadjib berharap, wakil rakyat dari Partai Hanura di Senayan bisa terus menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada bersama partai koalisi lainnya. Hal itu demi menjamin hak konstitusi masyarakat Bima pada Pilkada Tahun 2015 mendatang. “Intinya, secara pribadi dan Pimpinan Partai Hanura di daerah saya menolak Pilkada tidak langsung. Masyarakat Bima pun saya yakin semuanya mendukung pemilihan oleh rakyat,” pungkasnya. (KS-13)
“Pilkada langsung sudah berjalan sekian lama di Bima dan tingkat partisipasi masyarakat sangat bagus dalam memilih setiap calon pemimpin yang mereka inginkan. Merupakan langkah mundur kalau sekarang mau dikembalikan DPRD,” kata Nadjib yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima ini.
Menurut Nadjib, Pilkada secara langsung memang masih terdapat kekurangan. Namun, tidak berarti harus menggantinya dengan Pilkada tidak langsung. Semestinya kekurangan itu harus terus dibenahi dan diperbaiki agar demokrasi yang sudah ada semakin berkualitas.
Sementara Pilkada tidak langsung kata dia, hanya akan menguntungkan elit politik saja. Anggota DPRD akan menjadi ‘raja’ kecil yang kerap memanfaatkan kekuatan politik mereka untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok. Dampaknya, nasib rakyat yang telah memberi mereka amanah tidak diperhatikan lagi. “Sudah pasti nanti Lembaga Legislatif sibuk mengurusi Eksekutif. Sedikit-sedikit kritik, setelah itu ujungnya proyek,” tandas Pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini.
Nadjib berharap, wakil rakyat dari Partai Hanura di Senayan bisa terus menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada bersama partai koalisi lainnya. Hal itu demi menjamin hak konstitusi masyarakat Bima pada Pilkada Tahun 2015 mendatang. “Intinya, secara pribadi dan Pimpinan Partai Hanura di daerah saya menolak Pilkada tidak langsung. Masyarakat Bima pun saya yakin semuanya mendukung pemilihan oleh rakyat,” pungkasnya. (KS-13)
COMMENTS