Kedatangan mereka, untuk mempertanyakan soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014 untuk 34 Madrasah se-Kabupaten Bima, Kamis (22/1) lalu.
Belasan pemuda yang mengatasnamakan diri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pro Rakyat NTB mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Kedatangan mereka, untuk mempertanyakan soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014 untuk 34 Madrasah se-Kabupaten Bima, Kamis (22/1) lalu.
Massa yang menggunakan mobil Pick-up dengan Atribut LSM berorasi di depan kantor Pemkab. Mereka mendesak, Bupati Bima Drs. H. Syafruddin HM. Nur, M. Pd agar menjelaskan maksud dari hilangnya anggaran perubahan tahun 2014. "Bupati Bima harus bisa menjelaskan secara detail, agar masyarakat dapat mengerti,"ujar Koordinator Lapanagan (Korlap) Budi saat orasi.
Menurut Budi, jika saja tidak dijelaskan secara rinci, ini akan membuat informasi menjadi rancu di tengah masyarakat. Apalagi, dana yang di alokasikan ke Madrasyah dinyatakan sepihak tanpa ada alasan yang jelas."Bagaimana nasib anak bangsa kalau Kepala Daerah tidak bisa menjelaskan hal ini,”sorotnya.
Secara terpisah, Bupati Bima melalui Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda, Suriadi SS MSi mengatakan. Sebenarnya dana tersebut tidak hilang, tetapi memang tidak diakomodir dalam APBD Perubahan Kabupaten Bima tahun 2014. "Anggaran itu tidak lenyap, hanya saja tidak diakomodir di APBDP,” jelasnya.
Awalnya, dana APBD yang kemudian masuk di APBDP, disahkan DPRD Kabupaten Bima. Selanjutnya, disampaikan ke Pemerintah Propinsi (Pemprof) NTB dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB untuk dievaluasi. Konsultasi dengan BPK NTB setelah APBDP tersebut disahkan oleh DPRD. "BPK NTB yang merekomendasikan,” katanya.
Menurut BPK, belanja modal harus tercatat sebagai asset Pemerintah Daerah (Pemda), sedangkan 34 sekolah Madrasyah itu bukan asset Pemda. Artinya, dana yang sedianya dialokasikan untuk sejumlah Madrasyah tersebut. "Sesuai dengan rekomendasi BPK, anggaran harus dialokasikan ke Sekolah Negeri,” sebutnya.
Liputan langsung wartawan Koran Stabilitas, meskipun para massa aksi tidak ditemui oleh Pejabat Pemkab Bima, Massa aksi yang datang sejak pukul 10.30 WITA sampai dengan 12.30 WITA terus menyuarakan aspirasinya. Massa aksi dikawal ketat aparat Kepolisian. Usai berorasi sekitar satu jama lamanya, massa aksi membubarkan diri dengan teratur. (KS-05)
Massa yang menggunakan mobil Pick-up dengan Atribut LSM berorasi di depan kantor Pemkab. Mereka mendesak, Bupati Bima Drs. H. Syafruddin HM. Nur, M. Pd agar menjelaskan maksud dari hilangnya anggaran perubahan tahun 2014. "Bupati Bima harus bisa menjelaskan secara detail, agar masyarakat dapat mengerti,"ujar Koordinator Lapanagan (Korlap) Budi saat orasi.
Menurut Budi, jika saja tidak dijelaskan secara rinci, ini akan membuat informasi menjadi rancu di tengah masyarakat. Apalagi, dana yang di alokasikan ke Madrasyah dinyatakan sepihak tanpa ada alasan yang jelas."Bagaimana nasib anak bangsa kalau Kepala Daerah tidak bisa menjelaskan hal ini,”sorotnya.
Secara terpisah, Bupati Bima melalui Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda, Suriadi SS MSi mengatakan. Sebenarnya dana tersebut tidak hilang, tetapi memang tidak diakomodir dalam APBD Perubahan Kabupaten Bima tahun 2014. "Anggaran itu tidak lenyap, hanya saja tidak diakomodir di APBDP,” jelasnya.
Awalnya, dana APBD yang kemudian masuk di APBDP, disahkan DPRD Kabupaten Bima. Selanjutnya, disampaikan ke Pemerintah Propinsi (Pemprof) NTB dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB untuk dievaluasi. Konsultasi dengan BPK NTB setelah APBDP tersebut disahkan oleh DPRD. "BPK NTB yang merekomendasikan,” katanya.
Menurut BPK, belanja modal harus tercatat sebagai asset Pemerintah Daerah (Pemda), sedangkan 34 sekolah Madrasyah itu bukan asset Pemda. Artinya, dana yang sedianya dialokasikan untuk sejumlah Madrasyah tersebut. "Sesuai dengan rekomendasi BPK, anggaran harus dialokasikan ke Sekolah Negeri,” sebutnya.
Liputan langsung wartawan Koran Stabilitas, meskipun para massa aksi tidak ditemui oleh Pejabat Pemkab Bima, Massa aksi yang datang sejak pukul 10.30 WITA sampai dengan 12.30 WITA terus menyuarakan aspirasinya. Massa aksi dikawal ketat aparat Kepolisian. Usai berorasi sekitar satu jama lamanya, massa aksi membubarkan diri dengan teratur. (KS-05)
COMMENTS