HM.Qurais apatis terhadap persoalan itu, padahal mereka (terduga pelaku) adalah bagian dari rakyatnya.
Beberapa waktu lalu, rakyat Kota Bima dihebohkan dengan perang antar kampung Dara dan Tanjung. Peristiwa itu mengakibatkan, satu orang warga Tanjung meninggal dunia dan belasan terluka. Selain itu, fasilitas umum milik Instansi Kepolisian Bima Kota yakni pos Kota yang berlokasi disebelah barat lapangan Merdeka rata dengan tanah lantaran diduga dibakar oknum warga. Karena tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, Polisi-pun melakukan penyelidikan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tak butuh waktu lama, Polisi berhasil meringkus tujuh terduga pelaku pembakaran dari warga Tanjung.
Sayangnya, ketujuh terduga pelaku tidak ditahan di sel Polres Bima Kota, melainkan di tahanan Polda NTB di Mataram. Entah apa alasan dibalik penahanan para terduga pelaku di Mataram tersebut, hingga kini masih misterius. Warga tanjung dan keluarga besar para pelaku berharap agar penahanan dilakukan di Polres Kota sesuai TKP saat insiden berlangsung. Alasan mereka, pertimbangan biaya jenguk yang harus membutuhkan biaya banyak karena lokasinya jauh. Namun untuk hal itu, sangat dibutuhkan peran serta Pemerintah Kota dibawa kepemimpinan HM.Qurais, H.Abidin sebagai Walikota yang memimpin seratus lebih juta jiwa rakyat Kota. Termasuk, para terduga pelaku yang kini masih berada dibalik jeruji besi tersebut.
“Dalam hal ini, dibutuhkan peran serta dan sikap tegas pemkot terkait penahanan tujuh orang warganya di Polda NTB. Saya menilai, HM.Qurais apatis terhadap persoalan itu, padahal mereka (terduga pelaku) adalah bagian dari rakyatnya. Jadi sedikit tidaknya, ada langkah Pemerintah Daerah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap rakyat, walaupun tindakan mereka terindikasi sebagai pelanggaran hukum. Bukan maksud saya mengajarkan yang tidak baik, tapi pelaku, warga tanjung dan keluarga besar mereka sangat membutuhkan sikap Pemerintah,” kata Herman, M.Pd, putra kelahiran Tanjung kepada Koran Stabilitas Minggu (22/02) kemarin.
Meski saat ini, informasi yang diperoleh dirinya para terduga pembakaran sudah dikembalikan ke Bima Sabtu kemarin. Namun Pemkot mesti bersikap sebagai langkah antisipasi agar tidak muncul persoalan. Mengingat, belum ada kepastian soal perdamaian antara dua lingkungan dimaksud. Jangan sampai sebutnya, akibat kelemahan Pemerintah dalam mencarikan solusi atas persoalan tersebut dapat menjadi penyebab insiden dikemudian hari.”Harus ada sikap kongkriet dari Pemkot, saya khawatir akan muncul masalah lagi dikemudian hari. Karena kecemburuan sosial, masalahnya terduga pembakaran pos polisi sudah ditahan, sedangkan pelaku pembunuhan terhadap salah seorang warga Tanjung hingga kini belum berhasil ditangkap, ini problem yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Karenanya, Herman meminta Pemerintah dan pihak Aparat Penegak Hukum harus segera menuntaskan persoalan tersebut. Sebab, tidak ada jaminan apabila peristiwa serupa kembali terulang lagi dikemudian hari. Pemicunya, diduga karena lemahnya penagakan supremasi hukum, termasuk lemahnya Pemkot dalam mencarikan solusia terbaik atas konflik tersebut.”Segera tuntaskan persoalan itu, jangan hanya terduga pembakaran pos polisi yang ditangkap. Tapi, tangkap juga pelaku pembunuhan terhadap warga tanjung. Begitupun, Pemkot harus memiliki inisiatif mencarikan solusi atas permasalahan tersebut,” pungkasnya. (KS-09)
Sayangnya, ketujuh terduga pelaku tidak ditahan di sel Polres Bima Kota, melainkan di tahanan Polda NTB di Mataram. Entah apa alasan dibalik penahanan para terduga pelaku di Mataram tersebut, hingga kini masih misterius. Warga tanjung dan keluarga besar para pelaku berharap agar penahanan dilakukan di Polres Kota sesuai TKP saat insiden berlangsung. Alasan mereka, pertimbangan biaya jenguk yang harus membutuhkan biaya banyak karena lokasinya jauh. Namun untuk hal itu, sangat dibutuhkan peran serta Pemerintah Kota dibawa kepemimpinan HM.Qurais, H.Abidin sebagai Walikota yang memimpin seratus lebih juta jiwa rakyat Kota. Termasuk, para terduga pelaku yang kini masih berada dibalik jeruji besi tersebut.
“Dalam hal ini, dibutuhkan peran serta dan sikap tegas pemkot terkait penahanan tujuh orang warganya di Polda NTB. Saya menilai, HM.Qurais apatis terhadap persoalan itu, padahal mereka (terduga pelaku) adalah bagian dari rakyatnya. Jadi sedikit tidaknya, ada langkah Pemerintah Daerah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap rakyat, walaupun tindakan mereka terindikasi sebagai pelanggaran hukum. Bukan maksud saya mengajarkan yang tidak baik, tapi pelaku, warga tanjung dan keluarga besar mereka sangat membutuhkan sikap Pemerintah,” kata Herman, M.Pd, putra kelahiran Tanjung kepada Koran Stabilitas Minggu (22/02) kemarin.
Meski saat ini, informasi yang diperoleh dirinya para terduga pembakaran sudah dikembalikan ke Bima Sabtu kemarin. Namun Pemkot mesti bersikap sebagai langkah antisipasi agar tidak muncul persoalan. Mengingat, belum ada kepastian soal perdamaian antara dua lingkungan dimaksud. Jangan sampai sebutnya, akibat kelemahan Pemerintah dalam mencarikan solusi atas persoalan tersebut dapat menjadi penyebab insiden dikemudian hari.”Harus ada sikap kongkriet dari Pemkot, saya khawatir akan muncul masalah lagi dikemudian hari. Karena kecemburuan sosial, masalahnya terduga pembakaran pos polisi sudah ditahan, sedangkan pelaku pembunuhan terhadap salah seorang warga Tanjung hingga kini belum berhasil ditangkap, ini problem yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Karenanya, Herman meminta Pemerintah dan pihak Aparat Penegak Hukum harus segera menuntaskan persoalan tersebut. Sebab, tidak ada jaminan apabila peristiwa serupa kembali terulang lagi dikemudian hari. Pemicunya, diduga karena lemahnya penagakan supremasi hukum, termasuk lemahnya Pemkot dalam mencarikan solusia terbaik atas konflik tersebut.”Segera tuntaskan persoalan itu, jangan hanya terduga pembakaran pos polisi yang ditangkap. Tapi, tangkap juga pelaku pembunuhan terhadap warga tanjung. Begitupun, Pemkot harus memiliki inisiatif mencarikan solusi atas permasalahan tersebut,” pungkasnya. (KS-09)
COMMENTS