Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Bima, M.Doni, ST justeru menyebutnya dengan istilah penyakit Muntaber alias muncul tanpa berita.
Ketua PWI Bima, Rafidin, S.Sos sebelumnya menghimbau terhadap masyarakat agar berhati-hati dengan wartawan ”Bodrex”, aktivitasnya melebihi wartawan sungguhan, tapi penerbitan koran tidak efektif. Bahkan, ada oknum wartawan super sibuk yang sama sekali tidak memiliki koran, hanya bermodalkan Kartu Pers. Jika pimpinan organisasi wartawan tertua itu melalui himbaunya menyebut dengan istilah salah satu merk obat generik.
Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Bima, M.Doni, ST justeru menyebutnya dengan istilah penyakit Muntaber alias muncul tanpa berita. Karenanya, diharapkan agar mewaspadai aktivitas oknum wartawan tersebut. Sebab, tidak mencerminkan kapasitas sebagai kuli tinta. Tak bisa dipungkiri kata dia, populasi wartawan di Kota dan Kabupaten Bima berkembang bak jamur dimusim hujan. Namun, hanya sedikit wartawan yang memiliki hasil karya dalam bentuk berita. Sementara, sebagiannya masih banyak ditemukan oknum wartawan muntaber. Padahal, salah satu tugas pokok wartawan adalah menghimpun informasi kemudian menyajikan menjadi berita.
“Wartawan identik dengan pemberitaan, kalau tidak bisa tulis berita, tidak layak disebut wartawan. Jika ada yang mengaku wartawan, aktivitasnya super sibuk, teknik wawancaranya wah, ujung-ujungnya tidak ada berita, itulah yang disebut wartawan muntaber,” kata Doni, kepada Koran Stabilitas.
Faktanya, di Bima justeru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Masalahnya, oknum wartawan muntaber teramat sibuk menjalankan tugas jurnalistik, seperti menghimpun informasi dilapangan, kemudian mengkonfirmasi sumber dan obyek pemberitaan. Tetapi, informasi berikut hasil wawancara justeru tidak dijadikan dalam sebuah pemberitaan.”Istilah saya, itulah yang disebut sebagai wartawan muntaber. Aktivitasnya melebihi wartawan sesungguhnya, keluar masuk Instansi Pemerintahan, tenteng kiri kanan kartu pers, tapi tidak ada berita,” ujarnya.
Penyebab menjamurnya oknum wartawan muntaber lanjutnya, bisa karena faktor kepentingan untuk mencari materi, Kasarnya, wartawan dijadikan alat untuk menekan, mengintimidasi dan memeras obyek berita. Pun bisa dipicu, efektifitas media sebagai sarana untuk menyalurkan hasil karya (berita) yang tidak maksimal. Maksudnya, penerbitan koran tidak berjalan efektif atau yang lebih dikenal dengan istilah maju mundur timbun tenggelam.”Antara lain itulah faktor yang menyebabkan perkembangan wartawan muntaber, profesi kuli tinta dijadikan alat untuk mencari fulus, halal haram sama saja asal menghasilkan duit, peras kiri kanan obyek berita. Bahkan tak jarang terjadi, wawancara berita bersifat membangun dengan catatan harus dibayar, celakanya berita yang dijanjikan tak kunjung muncul. Sementara, anggaran kerjasama telah lunas dibayar sesuai kesepakatan,” tuturnya.
Efeknya kata Doni, keberadaan oknum wartawan semacam itu dapat merusak nama baik rekan-rekan pers yang memiliki hasil karya. Terutama, citra lembaga pers sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki tugas dan fungsi control sosial. Padahal, tindakan semacam itu dilakukan oknum wartawan gadungan dan muntaber. Tetapi, yang disorot lembaga pers secara menyeluruh. Jadi hal semacam itulah yang harus dijaga, jangan sampai kepercayaan publik terhadap profesi kuli tinta terkikis akibat ulah oknum tak bertanggungjawab.
”Saya khawatir terjadi krisis kepercayaan terhadap dunia kita (wartawan), imbasnya jelas pada lembaga. Apalagi, banyak pejabat dan pihak swasta yang mengeluhkan aktivitas oknum wartawan semacam itu pada saya, mereka mengaku resah dengan ulah wartawan demikian, datang dengan kartu dan surat tugas lengkap, mengaku wartawan inilah itulah. Pokoknya, segala macam cara dilakukan, termasuk janji muat berita, tapi kenyataanya berita itu tidak muncul-muncul. Bagaimana bisa ada berita, yang wawancara tidak bisa tulis berita, ditambah lagi koranya tidak ada,” tandasnya.
Doni tak hanya menyinggung wartawan muntaber, melainkan juga oknum wartawan kepentingan. Karena, aktivitas oknum seperti itu dapat memicu retaknya persatuan para pemburu berita. Masalahnya, kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu yang diutamakan, sementara independensi wartawan dikesampingkan. Bahkan, tipe oknum seperti itu rela menukar (barter) harga diri demi kepentingan sesaat.”Aktivitas oknum semacam itu juga sangat perlu diwaspadai, karena efeknya sangat luar biasa, bukan hanya merusak citra wartawan. Tapi, juga dapat menimbulkan perpecahan dikubu wartawan,” terangnya.
Karenanya, tegas Doni yang akrab disapa Ori, pihak pemerintah, Legislatif, Yudikatif dan swasta serta seluruh element masyarakat agar mewaspadai gelagat aktivitas wartawan semacam itu. Sebab sekali lagi imbuhnya, wartawan identitik dengan berita, kalau tidak ada berita bukan wartawan namanya. Cara mengenali wartawan dimaksud jelasnya, menanyakan kartu pers, bila perlu diamati baik-baik, karena terkadang mengaku wartawan, tapi korannya tidak ada. Apalagi, kartu semacam itu mudah dibuat.
Selain itu tambahnya, dapat ditanyakan langsung pada organisasi wartawan seperti pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI), IPJI dan organisasi wartawan lainya. Termasuk, pada Instansi pemerintah melalui Bagian Humas dan Protokol juga Kesbanglinmaspol. Begitupun, dengan oknum wartawan berkepentingan, sangat perlu diwaspadai. Mengingat sulit dibedakan mana masukan atau hasutan. ”Kalau meragukan, tidak usah dilayani, apabila oknum itu menekan dan ngotot dengan beragam dalih, usir, kumpulkan massa, gebukin ramai-ramai. Bila perlu laporkan persoalan itu pada pihak berwajib, gak usah takut, kami organisasi wartawan mendukung dan siap membantu langkah pihak yang dirugikan akibat ulah oknum wartawan seperti itu,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan keprihatinan pada keadaan wartawan di Bima saat ini. Pasalnya, kepentingan bisnis lebih diutamakan ketimbang profesionalisme wartawan. Dampak negatifnya, persatuan dan kesatuan para kuli tinta perlahan-lahan mulai terkikis, pemicunya diduga karena persaingan usaha. Bahkan ia menilai, wartawan khusus Bima sudah berkotak-kotak, menyentil sesama media. Padahal, sama-sama memiliki tugas sebagai lembaga control sosial sesuai UU pokok pers no.40 Tahun 1999.
”Kondisi seperti ini mestinya disadari, secara tidak langsung kita sedang diadu, karena kepercayaan publik terhadap wartawan sangat tinggi, terutama mengungkap ketimpangan yang ada. Saya akui media adalah bagian dari bisnis, persaingan itu wajar, tapi bersaing secara sehat. Sejatinya, mari kita junjung tinggi profesi mulia ini, postif negatif merupakan bagian dari tugas kita untuk mengeksposenya,” pintanya seraya meminta agar wartawan bersikap independent, jauh dari kepentingan dan tidak usah takut mengungkap kebenaran.
Lebih jauh ia menambahkan soal dugaan perlakuan diskriminatif Pemerintah daerah terhadap koran lokal. Pasalnya, yang diberi bantuan dalam bentuk kerjasama hanya media regional. Sementara, koran lokal tidak diperlakukan sama dengan media regional. Hal itu tentu menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan wartawan. Padahal, media lokal, regional, dan nasional sama-sama memberikan konstribusi untuk pemerintah.”Tanpa media pemerintah tidak ada apa-apanya, mestinya diperlakukan sama karena sama-sama memiliki konstribusi untuk pemerintah. Meski, porsinya tak sama, minimal sama-sama rasa, itulah yang disebut adil, arif dan bijaksana,” pungkasnya. (KS-09)
Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Bima, M.Doni, ST justeru menyebutnya dengan istilah penyakit Muntaber alias muncul tanpa berita. Karenanya, diharapkan agar mewaspadai aktivitas oknum wartawan tersebut. Sebab, tidak mencerminkan kapasitas sebagai kuli tinta. Tak bisa dipungkiri kata dia, populasi wartawan di Kota dan Kabupaten Bima berkembang bak jamur dimusim hujan. Namun, hanya sedikit wartawan yang memiliki hasil karya dalam bentuk berita. Sementara, sebagiannya masih banyak ditemukan oknum wartawan muntaber. Padahal, salah satu tugas pokok wartawan adalah menghimpun informasi kemudian menyajikan menjadi berita.
“Wartawan identik dengan pemberitaan, kalau tidak bisa tulis berita, tidak layak disebut wartawan. Jika ada yang mengaku wartawan, aktivitasnya super sibuk, teknik wawancaranya wah, ujung-ujungnya tidak ada berita, itulah yang disebut wartawan muntaber,” kata Doni, kepada Koran Stabilitas.
Faktanya, di Bima justeru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Masalahnya, oknum wartawan muntaber teramat sibuk menjalankan tugas jurnalistik, seperti menghimpun informasi dilapangan, kemudian mengkonfirmasi sumber dan obyek pemberitaan. Tetapi, informasi berikut hasil wawancara justeru tidak dijadikan dalam sebuah pemberitaan.”Istilah saya, itulah yang disebut sebagai wartawan muntaber. Aktivitasnya melebihi wartawan sesungguhnya, keluar masuk Instansi Pemerintahan, tenteng kiri kanan kartu pers, tapi tidak ada berita,” ujarnya.
Penyebab menjamurnya oknum wartawan muntaber lanjutnya, bisa karena faktor kepentingan untuk mencari materi, Kasarnya, wartawan dijadikan alat untuk menekan, mengintimidasi dan memeras obyek berita. Pun bisa dipicu, efektifitas media sebagai sarana untuk menyalurkan hasil karya (berita) yang tidak maksimal. Maksudnya, penerbitan koran tidak berjalan efektif atau yang lebih dikenal dengan istilah maju mundur timbun tenggelam.”Antara lain itulah faktor yang menyebabkan perkembangan wartawan muntaber, profesi kuli tinta dijadikan alat untuk mencari fulus, halal haram sama saja asal menghasilkan duit, peras kiri kanan obyek berita. Bahkan tak jarang terjadi, wawancara berita bersifat membangun dengan catatan harus dibayar, celakanya berita yang dijanjikan tak kunjung muncul. Sementara, anggaran kerjasama telah lunas dibayar sesuai kesepakatan,” tuturnya.
Efeknya kata Doni, keberadaan oknum wartawan semacam itu dapat merusak nama baik rekan-rekan pers yang memiliki hasil karya. Terutama, citra lembaga pers sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki tugas dan fungsi control sosial. Padahal, tindakan semacam itu dilakukan oknum wartawan gadungan dan muntaber. Tetapi, yang disorot lembaga pers secara menyeluruh. Jadi hal semacam itulah yang harus dijaga, jangan sampai kepercayaan publik terhadap profesi kuli tinta terkikis akibat ulah oknum tak bertanggungjawab.
”Saya khawatir terjadi krisis kepercayaan terhadap dunia kita (wartawan), imbasnya jelas pada lembaga. Apalagi, banyak pejabat dan pihak swasta yang mengeluhkan aktivitas oknum wartawan semacam itu pada saya, mereka mengaku resah dengan ulah wartawan demikian, datang dengan kartu dan surat tugas lengkap, mengaku wartawan inilah itulah. Pokoknya, segala macam cara dilakukan, termasuk janji muat berita, tapi kenyataanya berita itu tidak muncul-muncul. Bagaimana bisa ada berita, yang wawancara tidak bisa tulis berita, ditambah lagi koranya tidak ada,” tandasnya.
Doni tak hanya menyinggung wartawan muntaber, melainkan juga oknum wartawan kepentingan. Karena, aktivitas oknum seperti itu dapat memicu retaknya persatuan para pemburu berita. Masalahnya, kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu yang diutamakan, sementara independensi wartawan dikesampingkan. Bahkan, tipe oknum seperti itu rela menukar (barter) harga diri demi kepentingan sesaat.”Aktivitas oknum semacam itu juga sangat perlu diwaspadai, karena efeknya sangat luar biasa, bukan hanya merusak citra wartawan. Tapi, juga dapat menimbulkan perpecahan dikubu wartawan,” terangnya.
Karenanya, tegas Doni yang akrab disapa Ori, pihak pemerintah, Legislatif, Yudikatif dan swasta serta seluruh element masyarakat agar mewaspadai gelagat aktivitas wartawan semacam itu. Sebab sekali lagi imbuhnya, wartawan identitik dengan berita, kalau tidak ada berita bukan wartawan namanya. Cara mengenali wartawan dimaksud jelasnya, menanyakan kartu pers, bila perlu diamati baik-baik, karena terkadang mengaku wartawan, tapi korannya tidak ada. Apalagi, kartu semacam itu mudah dibuat.
Selain itu tambahnya, dapat ditanyakan langsung pada organisasi wartawan seperti pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI), IPJI dan organisasi wartawan lainya. Termasuk, pada Instansi pemerintah melalui Bagian Humas dan Protokol juga Kesbanglinmaspol. Begitupun, dengan oknum wartawan berkepentingan, sangat perlu diwaspadai. Mengingat sulit dibedakan mana masukan atau hasutan. ”Kalau meragukan, tidak usah dilayani, apabila oknum itu menekan dan ngotot dengan beragam dalih, usir, kumpulkan massa, gebukin ramai-ramai. Bila perlu laporkan persoalan itu pada pihak berwajib, gak usah takut, kami organisasi wartawan mendukung dan siap membantu langkah pihak yang dirugikan akibat ulah oknum wartawan seperti itu,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan keprihatinan pada keadaan wartawan di Bima saat ini. Pasalnya, kepentingan bisnis lebih diutamakan ketimbang profesionalisme wartawan. Dampak negatifnya, persatuan dan kesatuan para kuli tinta perlahan-lahan mulai terkikis, pemicunya diduga karena persaingan usaha. Bahkan ia menilai, wartawan khusus Bima sudah berkotak-kotak, menyentil sesama media. Padahal, sama-sama memiliki tugas sebagai lembaga control sosial sesuai UU pokok pers no.40 Tahun 1999.
”Kondisi seperti ini mestinya disadari, secara tidak langsung kita sedang diadu, karena kepercayaan publik terhadap wartawan sangat tinggi, terutama mengungkap ketimpangan yang ada. Saya akui media adalah bagian dari bisnis, persaingan itu wajar, tapi bersaing secara sehat. Sejatinya, mari kita junjung tinggi profesi mulia ini, postif negatif merupakan bagian dari tugas kita untuk mengeksposenya,” pintanya seraya meminta agar wartawan bersikap independent, jauh dari kepentingan dan tidak usah takut mengungkap kebenaran.
Lebih jauh ia menambahkan soal dugaan perlakuan diskriminatif Pemerintah daerah terhadap koran lokal. Pasalnya, yang diberi bantuan dalam bentuk kerjasama hanya media regional. Sementara, koran lokal tidak diperlakukan sama dengan media regional. Hal itu tentu menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan wartawan. Padahal, media lokal, regional, dan nasional sama-sama memberikan konstribusi untuk pemerintah.”Tanpa media pemerintah tidak ada apa-apanya, mestinya diperlakukan sama karena sama-sama memiliki konstribusi untuk pemerintah. Meski, porsinya tak sama, minimal sama-sama rasa, itulah yang disebut adil, arif dan bijaksana,” pungkasnya. (KS-09)
COMMENTS