Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Abdullah,SH mendesak Bupati Bima untuk mencopot Ibrahim Muhammad dari jabatanya sebagai Kepala Desa (Kades) Lewi Ntana.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima, Abdullah, SH mendesak Bupati Bima, Drs.H.Syafrudin,HM.Nur,M.Pd untuk mencopot Ibrahim Muhammad dari jabatanya sebagai Kepala Desa (Kades) Lewi Ntana. Desakan itu menyusul dugaan amoral dengan menikahi Yt yang tidak lain adalah saudara istri pertamanya (ipar kades sendiri).
Menurutnya, prilaku oknum kades itu selain mencoreng citra daerah, juga melanggar norma Agama Islam. Apalagi, Bima dikenal masih kental dengan nuansa agamaisnya. Artinya, Bupati sebagai pengambil kebijakan harus segera mengambil sikap tegas terkait tindakan oknum kades tersebut."Apapun alasannya, Bupati harus segera bersikap, copot oknum itu dari jabatanya sebagai kades. Karena, prilaku oknum itu tergolong berat,merusak citra daerah dan melanggar norma Agama Islam," ujar Abdullah kepada Koran Stabilitas.
Jika tegasnya, perbuaatan semacam itu tidak disikapi, dikhawatirkan akan memunculkan kesan pembiaran. Bahkan katanya, publik bakal menganggap bupati melindungi kades amoral tersebut. Jadi jangan heran ketika prilaku tak terpuji itu kembali terulang dikemudian hari. Bisa dilakukan oknum yang sama, pun bisa terjadi oleh oknum lain. Dampaknya akan berpengaruh pada menurunya tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan H.Syafrudin. Bahkan sebutnya, ketegasan orang nomor satu di Kabupaten Bima itu bakal dianggap pepesan kosong semata. Maksudnya, tegas dimulut tapi tidak dibuktikan lewat tindakan nyata ibarat tong kosong nyaring bunyinya. "Perbuatan seperti itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, apalagi menyangkut amoral. Jadi, saya minta bupati segera menentukan sikap. Jangan sampai lantaran tidak disikapi, perbuatan serupa kembali terulang. Karenanya, sekali lagi saya minta dengan tegas kepada bupati untuk memberikan sanksi tegas pada siapapun pelaku amoral tak terkecuali oknum kades dimaksud," tegasnya.
Diakhir komentarnya, Abdullah yang akrab disapa Ebit berharap perbuatan amoral atau praktek yang melenceng dari aturan tidak terjadi lagi. Seperti, dugaan korupsi,pungutan liar (pungli) dan atau sejenisnyaa. Mengingat, hukuman atas pelanggaran demikian sudah jelas baik secara kelembagaan yang berlaku di Pemerintahan maupun secara hukum. Lagipula tambahnya, sudah banyak oknum dari kalangan PNS, swasta, dan politikus yang dikenakan sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ada yang sudah habis masa kurungan penjara, tapi tidak lagi diberi kepercayaan mengemban tugas penting di pemeritahan. Dan, ada pula yang masih menjalani hukuman dibalik jeruji besi,tetapi masih terbebani dengan pikiran soal masa depannya.
"Konsekuensinya jelas, secara kelembagaan diberi sanksi. Begitupun dengan proses hukum, penjara didepan mata sudah menanti. Sanksi paling berat yakni hukuman moral,tidak bermaksud menakut-nakuti.Faktanya, bisa dilihat sendiri,banyak yang akan dikorbankan atas perbuatan itu. Seperti, beban moral keluarga, mental regerasi, tenaga dan materi. Solusinya hanya satu, hindari perbuatan sejenis itu," pintanya. (KS-09)
Menurutnya, prilaku oknum kades itu selain mencoreng citra daerah, juga melanggar norma Agama Islam. Apalagi, Bima dikenal masih kental dengan nuansa agamaisnya. Artinya, Bupati sebagai pengambil kebijakan harus segera mengambil sikap tegas terkait tindakan oknum kades tersebut."Apapun alasannya, Bupati harus segera bersikap, copot oknum itu dari jabatanya sebagai kades. Karena, prilaku oknum itu tergolong berat,merusak citra daerah dan melanggar norma Agama Islam," ujar Abdullah kepada Koran Stabilitas.
Jika tegasnya, perbuaatan semacam itu tidak disikapi, dikhawatirkan akan memunculkan kesan pembiaran. Bahkan katanya, publik bakal menganggap bupati melindungi kades amoral tersebut. Jadi jangan heran ketika prilaku tak terpuji itu kembali terulang dikemudian hari. Bisa dilakukan oknum yang sama, pun bisa terjadi oleh oknum lain. Dampaknya akan berpengaruh pada menurunya tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan H.Syafrudin. Bahkan sebutnya, ketegasan orang nomor satu di Kabupaten Bima itu bakal dianggap pepesan kosong semata. Maksudnya, tegas dimulut tapi tidak dibuktikan lewat tindakan nyata ibarat tong kosong nyaring bunyinya. "Perbuatan seperti itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, apalagi menyangkut amoral. Jadi, saya minta bupati segera menentukan sikap. Jangan sampai lantaran tidak disikapi, perbuatan serupa kembali terulang. Karenanya, sekali lagi saya minta dengan tegas kepada bupati untuk memberikan sanksi tegas pada siapapun pelaku amoral tak terkecuali oknum kades dimaksud," tegasnya.
Diakhir komentarnya, Abdullah yang akrab disapa Ebit berharap perbuatan amoral atau praktek yang melenceng dari aturan tidak terjadi lagi. Seperti, dugaan korupsi,pungutan liar (pungli) dan atau sejenisnyaa. Mengingat, hukuman atas pelanggaran demikian sudah jelas baik secara kelembagaan yang berlaku di Pemerintahan maupun secara hukum. Lagipula tambahnya, sudah banyak oknum dari kalangan PNS, swasta, dan politikus yang dikenakan sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ada yang sudah habis masa kurungan penjara, tapi tidak lagi diberi kepercayaan mengemban tugas penting di pemeritahan. Dan, ada pula yang masih menjalani hukuman dibalik jeruji besi,tetapi masih terbebani dengan pikiran soal masa depannya.
"Konsekuensinya jelas, secara kelembagaan diberi sanksi. Begitupun dengan proses hukum, penjara didepan mata sudah menanti. Sanksi paling berat yakni hukuman moral,tidak bermaksud menakut-nakuti.Faktanya, bisa dilihat sendiri,banyak yang akan dikorbankan atas perbuatan itu. Seperti, beban moral keluarga, mental regerasi, tenaga dan materi. Solusinya hanya satu, hindari perbuatan sejenis itu," pintanya. (KS-09)
COMMENTS