Praktek dugaan pungutan liar (Pungli) melalui perekrutan Tenaga Kesehatan sukarela di Puskesmas Monta memperoleh reaksi keras Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima
Praktek dugaan pungutan liar (Pungli) melalui perekrutan Tenaga Kesehatan sukarela di Puskesmas Monta memperoleh reaksi keras Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima. Masalahnya, selain terjadi indikasi pungli pada penarikan uang pelicin jutaan rupiah, administrasi sebesar Rp.250 Ribu perpeserta, perekrutan sebanyak 22 tenaga sukarela itu juga melanggar aturan. Karena, dilakukan tanpa instruksi dari Dikes.
Ilustrasi Pungutan Liar (Pungli)
Menindaklanjuti dugaan itu, Dikes bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bima Rabu (15/04) turun kroscek lapangan. Tujuannya, untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang mencuat dipermukaan. Hasilnya, dari 22 orang peserta yang mengikuti seleksi tersebut, ditemukan 17 orang peserta yang dipungut administarasi masing-masing Rp.250 ribu. ”Ada sekitar 17 orang yang jadi korban pungli dalam perekrutan tersebut,” kata Sekretaris Dikes, Muhammad Saleh kepada Koran Stabilitas Kamis (16/05) di kantornya.
Namun, pihaknya meminta dengan tegas kepada Puskesmas Monta untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada para korban. Sebab, pemberlakuan uang administrasi dalam kaitan itu melanggar aturan yang ada. Apalagi, perekrutan tenaga kesehatan yang sebagian besar dari Bidan itu tidak mendapat perintah dari Dikes.”Kami minta puskesmas itu segera mengembalikan uang Rp.250 ribu yang dipungut dengan dalih administrasi tersebut,” ujarnya.
Untuk Bidan Koordinator, Nurkomala Dewi, pihaknya mengaku sudah dan sedang dilakukan pembinaan. Bahkan, yang bersangkutan untuk sementara ditugaskan di dikes kabupaten, bukan di Puskesmas dimaksud. Untuk jabatan koordinator bidan, pihaknya sudah meminta Kepala Puskesmas Monta untuk mencarikan calon bidan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
”Kami sedang melakukan pembinaan terhadap bidan itu, kalau tidak ada perubahan, kami akan mengambil sikap tegas. Soal, jabatan koordinator sedang diusahakan pengganti untuk mengisi kekosongan selama yang bersangkutan dibina. Tapi, sekali lagi kalau tidak ada perubahan, kemungkinan besar jabatan itu akan diganti, tentunya melalui proses seleksi,” tegasnya.
Disinggung soal dugaan pungli yang dilakukan, Ruslan Kepala Postu Sondo terhadap salah seorang korban Warga Desa Tente Kecamatan Woha. Sekeretaris Dikes yang didampingi Kasubag Kepegawaian Dikes, Rifai, M.Ap sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan uang jutaan rupiah tersebut. Hanya saja imbuhnya, uang itu bukan sebagai pelicin agar korban lulus dalam seleksi tersebut. Melainkan, hanya status pinjaman.
”Uang itu tidak tergolong pungli, karena hanya dipinjam oleh Ruslan kepada korban. Meski demikian, kami sudah meminta agar itu segera dikembalikan kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam. Jika tidak juga dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan, kami akan bersikap hingga uang itu kembali,” terangnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta menghimbau kepada seluruh Puskesmas se-Kabupaten Bima untuk tidak lagi melakukan perekrutan tenaga sukarela. Apalagi, sampai memanfaatkan moment itu untuk mencari keuntungan pribadi dan atau golongan tertentu.”Apapun dalihnya, perekrutan tenaga seperti yang terjadi di Puskesmas Monta saya harap tidak lagi dilakukan di Puskesmas lain,” pintanya. (KS-09)
Ilustrasi Pungutan Liar (Pungli)
Menindaklanjuti dugaan itu, Dikes bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bima Rabu (15/04) turun kroscek lapangan. Tujuannya, untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang mencuat dipermukaan. Hasilnya, dari 22 orang peserta yang mengikuti seleksi tersebut, ditemukan 17 orang peserta yang dipungut administarasi masing-masing Rp.250 ribu. ”Ada sekitar 17 orang yang jadi korban pungli dalam perekrutan tersebut,” kata Sekretaris Dikes, Muhammad Saleh kepada Koran Stabilitas Kamis (16/05) di kantornya.
Namun, pihaknya meminta dengan tegas kepada Puskesmas Monta untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada para korban. Sebab, pemberlakuan uang administrasi dalam kaitan itu melanggar aturan yang ada. Apalagi, perekrutan tenaga kesehatan yang sebagian besar dari Bidan itu tidak mendapat perintah dari Dikes.”Kami minta puskesmas itu segera mengembalikan uang Rp.250 ribu yang dipungut dengan dalih administrasi tersebut,” ujarnya.
Untuk Bidan Koordinator, Nurkomala Dewi, pihaknya mengaku sudah dan sedang dilakukan pembinaan. Bahkan, yang bersangkutan untuk sementara ditugaskan di dikes kabupaten, bukan di Puskesmas dimaksud. Untuk jabatan koordinator bidan, pihaknya sudah meminta Kepala Puskesmas Monta untuk mencarikan calon bidan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
”Kami sedang melakukan pembinaan terhadap bidan itu, kalau tidak ada perubahan, kami akan mengambil sikap tegas. Soal, jabatan koordinator sedang diusahakan pengganti untuk mengisi kekosongan selama yang bersangkutan dibina. Tapi, sekali lagi kalau tidak ada perubahan, kemungkinan besar jabatan itu akan diganti, tentunya melalui proses seleksi,” tegasnya.
Disinggung soal dugaan pungli yang dilakukan, Ruslan Kepala Postu Sondo terhadap salah seorang korban Warga Desa Tente Kecamatan Woha. Sekeretaris Dikes yang didampingi Kasubag Kepegawaian Dikes, Rifai, M.Ap sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan uang jutaan rupiah tersebut. Hanya saja imbuhnya, uang itu bukan sebagai pelicin agar korban lulus dalam seleksi tersebut. Melainkan, hanya status pinjaman.
”Uang itu tidak tergolong pungli, karena hanya dipinjam oleh Ruslan kepada korban. Meski demikian, kami sudah meminta agar itu segera dikembalikan kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam. Jika tidak juga dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan, kami akan bersikap hingga uang itu kembali,” terangnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta menghimbau kepada seluruh Puskesmas se-Kabupaten Bima untuk tidak lagi melakukan perekrutan tenaga sukarela. Apalagi, sampai memanfaatkan moment itu untuk mencari keuntungan pribadi dan atau golongan tertentu.”Apapun dalihnya, perekrutan tenaga seperti yang terjadi di Puskesmas Monta saya harap tidak lagi dilakukan di Puskesmas lain,” pintanya. (KS-09)
COMMENTS