Karenanya, untuk menanggulangi dampak lebih luas, Pemerintah Kabupaten Bima telah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi NTB.
Bima, KS.- Bencana kekeringan di Kabupaten Bima, setiap tahun selalu terulang. Pada tahun ini, dampak kekeringan cukup dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait bahkan mencatat ada sebanyak 13 kecamatan terancam kekeringan. Karenanya, untuk menanggulangi dampak lebih luas, Pemerintah Kabupaten Bima telah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi NTB.
Penjabat Bupati Bima, Drs. H.Bachrudin, M.Pd
“Kekeringan memang masalah di seluruh Indonesia saat ini, bukan hanya terjadi di Kabupaten Bima. Untuk itu, beberapa hari lalu saya sudah menugaskan Kepala BPBD untuk berkoordinasi dengan Propinsi NTB meminta dokumen strategi penanggungan bencana,” kata Penjabat Bupati Bima, Drs H Bachrudin, MPd usai membuka kegiatan SKPD kemarin di Gedung PKK.
Menurut Bachrudin, karena bencana kekeringan menjadi isu nasional maka Pemerintah Pusat memberikan atensi khusus melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyusun strategi penanggulangannya. “Sudah ada keputusan dari Pemerintah Pusat untuk tanggap darurat bencana kekeringan pada musim kemarau ini. Saya kira kalau sudah ada dokumen itu, kita akan ikuti pola penanggulangannya,” ungkap pria asal Pulau Lombok ini.
Namun kata dia, saat ini yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah adalah ancaman gagal panen terhadap lahan-lahan yang sudah ditanami. Pihaknya akan menggengjot upaya penanggulangan untuk meminalisir ancaman gagal panen tersebut. “Masalah kekeringan memang selalu terulang, tapi saya tidak ingin mengambing hitamkan kondisi dan cuaca. Namun kita semua, mulai dari masyarakat dan pemerintah memang masih kurang dan terbatas dalam kemampuan antisipasi bencana sehingga saat ini harus diperkuat,” tuturnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Kabupaten Bima, meminta agar pemerintah tidak saja menerapkan program penanggulangan kekeringan jangka pendek, tapi juga harus ada program jangka panjang sebagai upaya tetap untuk mengantisipasi bencana kekeringan pada musim berikutnya.
Menanggapi hal itu, Bachrudin menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Legislatif karena ikut memikirkan kondisi daerah. Diakuinya, kendala selama ini yang dihadapi pemerintah adalah ketika grand design penanggulangan jangka panjang sudah disusun oleh tim ahli, pihaknya selalu terbentur dengan anggaran. Karena penanggulangan bencana jangka panjang memakan biaya yang sangat besar sehingga harus melalui proses tender.
“Misalnya saya di Pemerintah Propinsi sudah dapat grand designnya. Oke penanggulangan kekeringan ini model antisipasinya. Setelah itu tempat penampungan air dengan jutaan debit air sudah jadi konsepnya. Tapi ketika bicara soal anggaran, kita kaget juga ternyata sangat besar yang dibutuhkan. Akhirnya pola yang dilaksanakan hanya bersifat insidentil seperti pemadam kebakaran,” akunya. (KS-13)
Penjabat Bupati Bima, Drs. H.Bachrudin, M.Pd
“Kekeringan memang masalah di seluruh Indonesia saat ini, bukan hanya terjadi di Kabupaten Bima. Untuk itu, beberapa hari lalu saya sudah menugaskan Kepala BPBD untuk berkoordinasi dengan Propinsi NTB meminta dokumen strategi penanggungan bencana,” kata Penjabat Bupati Bima, Drs H Bachrudin, MPd usai membuka kegiatan SKPD kemarin di Gedung PKK.
Menurut Bachrudin, karena bencana kekeringan menjadi isu nasional maka Pemerintah Pusat memberikan atensi khusus melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyusun strategi penanggulangannya. “Sudah ada keputusan dari Pemerintah Pusat untuk tanggap darurat bencana kekeringan pada musim kemarau ini. Saya kira kalau sudah ada dokumen itu, kita akan ikuti pola penanggulangannya,” ungkap pria asal Pulau Lombok ini.
Namun kata dia, saat ini yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah adalah ancaman gagal panen terhadap lahan-lahan yang sudah ditanami. Pihaknya akan menggengjot upaya penanggulangan untuk meminalisir ancaman gagal panen tersebut. “Masalah kekeringan memang selalu terulang, tapi saya tidak ingin mengambing hitamkan kondisi dan cuaca. Namun kita semua, mulai dari masyarakat dan pemerintah memang masih kurang dan terbatas dalam kemampuan antisipasi bencana sehingga saat ini harus diperkuat,” tuturnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Kabupaten Bima, meminta agar pemerintah tidak saja menerapkan program penanggulangan kekeringan jangka pendek, tapi juga harus ada program jangka panjang sebagai upaya tetap untuk mengantisipasi bencana kekeringan pada musim berikutnya.
Menanggapi hal itu, Bachrudin menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Legislatif karena ikut memikirkan kondisi daerah. Diakuinya, kendala selama ini yang dihadapi pemerintah adalah ketika grand design penanggulangan jangka panjang sudah disusun oleh tim ahli, pihaknya selalu terbentur dengan anggaran. Karena penanggulangan bencana jangka panjang memakan biaya yang sangat besar sehingga harus melalui proses tender.
“Misalnya saya di Pemerintah Propinsi sudah dapat grand designnya. Oke penanggulangan kekeringan ini model antisipasinya. Setelah itu tempat penampungan air dengan jutaan debit air sudah jadi konsepnya. Tapi ketika bicara soal anggaran, kita kaget juga ternyata sangat besar yang dibutuhkan. Akhirnya pola yang dilaksanakan hanya bersifat insidentil seperti pemadam kebakaran,” akunya. (KS-13)
COMMENTS