Kesuksesan HM.Qurais, H.Abidin – H.Arahman, H.Abidin selama menjalankan tugas sebagai Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) Bima, patut diacungi jempol.
Kota Bima, KS.– Kesuksesan HM.Qurais, H.Abidin – H.Arahman, H.Abidin selama menjalankan tugas sebagai Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) Bima, patut diacungi jempol. Betapa tidak, sederet keberhasilan demi mewujudkan perubahan dan kemajuan daerah yang dikenal dengan kota tepian air ini sukses ditorehkan. Tetapi, torehan yang dipersembahkan dua saudara kandung putra H.Abidin tersebut seolah pincang hingga berujung pada penilaian berat sebelah. Masalahnya, masih banyak kebutuhan rakyat disejumlah titik terutama di wilayah bagian Timur yang belum diperhatikan. Bahkan, terkesan diabaikan karena hanya fokus pada bagian tertentu saja.
.JPG "Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin")
Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin
Hal itu disampaikan, H.Armansyah, SE Anggota Dewan kota perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) III. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, torehan yang disugukan kepemimpinan kakak beradik tersebut belum bisa diklaim sebagai keberhasilan. Sebab, perubahan yang terlihat saat ini hanya berada di bagian Barat saja. Sementara, di bagian lain salah satunya bagian timur justru jauh memprihatinkan. Pemicunya, kebijakan yang diambil terkesan memihak di satu bagian saja. Sehingga, tak heran pembangunan lebih fokus pada satu titik saja.”Itu fakta tak terbantahkan, kebijakan yang diambil berat sebelah. Buktinya, pemerintah kota (pemkot) lebih fokus dengan program pembangunan di bagian barat saja. Saya yakin, rekan-rekan seprofesi saya di dewan lebih-lebih rakyat mengetahui soal itu,” ujar anggota komisi II tersebut.
Tudingan menyangkut kebijakan berat sebelah dalam kepemimpinan H.Qurais – H.Man itu lanjut politisi yang juga dipercayakan sebagai Ketua Gapensi Kota tersebut, sesungguhnya bukan tanpa alasan. Tetapi, sesuai dengan kondisi dan fakta rill dilapangan. Buktinya, kesibukan Eksekutif lebih cenderung mengarahkan perhatian, fokus ke bagian itu saja, bagian barat maksudnya. Sementara, dibagian lain seperti, Utara, Selatan dan bagian Timur terkesan diabaikan. Faktanya, sejumlah program pembangunan baik menggunakan APBD II, APBD I maupun APBN berada di bagian dimaksud. Seperti, Program Kota Tepian Air, Kota Bima Berteman, pasar dengan kesan kumuh,dan pembangunan lain yang berskala prioritas. Padahal, rakyat kota Nggahi Rawi Pahu dibagian lainya juga teramat membutuhkan perhatian sama, butuh program pembangunan seperti di bagian tersebut (barat).”Saya seh tidak kaget dengan kondisi seperti ini. Karena, faktanya memang demikian, program pembangunan dominan dibagian itu-itu melulu. Artinya, rakyat yang berada dibagian lain hanya menjadi penonton atas kebijakan berat sebelah tersebut,” katanya.
Politisi yang dikenal vokal itu mengaku, miris juga prihatin dengan kondisi seperti itu, kondisi dimana sebagai rakyat menjadi penonton atas perubahan lantaran program pembangunan lebih dipusatkan pada bagian barat saja. Sehingga, rakyat dibagian lain dijatahi kue sisa dari bagian tersebut. Semestinya sebut H.Armansyah, kebijakan dalam mengalokasikan anggaran harus merata, walaupun porsinya berbeda, sama rasa walau berbeda porsi. Sebab, rakyat dibagian lain selain barat juga membutuhkan program pembangunan diberbagai sektor. Diantaranya, sektor pertanian, Ekonomi dan infrastruktur jalan, serta sektor lain hingga dapat memperoleh taraf hidup seperti rakyat lainya.”Mereka yang ada dikota bagian timur, utara dan selatan adalah rakyat kita juga, rakyat kota. Jadi, mereka layak mendapat perlakuan sama, tidak semata-mata kebijakan dominan diarahkan ke satu titik aja,” tandasnya.
Soal berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diyakininya, sangat besar. Karena, selain yang sudah tersedia, juga terdapat potensi alam lain yang dapat dikelola untuk dijadikan sebagai sumber pandapatan. Seperti, kekayaan alam berupa sumber mata air, dan Sumber Daya Alam (SDA) lain yang berpotensi untuk kemajuan sekaligus menguntungkan rakyat juga daerah. Tapi dalam hal itu tergantung sungguh pemerintah, mau tidak, ada niat untuk mengelola potensi alam demi menciptakan sumber penghasilan baru atau justru sebaliknya. Karena menurut pengamatanya selama ini, pemerintah hanya terpaku pada sumber pendapatan yang sudah ada. Efeknya, kondisi pendapatan daerah hanya berada dilevel yang kadang naik turun. Rakyat pun berada dalam kondisi tak jauh seperti keadaan yang dialami daerah, kalau daerah menderita keterpurukan, rakyat jauh lebih terpuruk.”Saat ini, yang dibutuhkan itikad, niat dan kemauan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Karena, rakyat butuh perangsa dari pemerintah, rakyat tidak bisa berbuat banyak tanpa ada dukungan pemerintah. Intinya, pemerintah yang baik, sukses adalah yang memikirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) kota, Ir.HM.Rum yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Selasa (22/12) Via Hand Phone (HP)dengan tegas membantah hal itu. Dalihnya, kebijakan selama kepemimpinan H.Qurais-H.Man memihak sekaligus menyentuh rakyat secara merata. Terbukti, beragam kebutuhan rakyat sudah terjawab, dipenuhi dengan program pembanguan disejumlah lokasi yang ada.”Itu tidak benar,sebagian besar program pembangunan tidak hanya dipusatkan di bagian itu saja. Tapi, merata dan dinikmati seluruh rakyat yang ada,” tegasnya. (KS-03)
Walikota Bima, HM Qurais H.Abidin
Hal itu disampaikan, H.Armansyah, SE Anggota Dewan kota perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) III. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, torehan yang disugukan kepemimpinan kakak beradik tersebut belum bisa diklaim sebagai keberhasilan. Sebab, perubahan yang terlihat saat ini hanya berada di bagian Barat saja. Sementara, di bagian lain salah satunya bagian timur justru jauh memprihatinkan. Pemicunya, kebijakan yang diambil terkesan memihak di satu bagian saja. Sehingga, tak heran pembangunan lebih fokus pada satu titik saja.”Itu fakta tak terbantahkan, kebijakan yang diambil berat sebelah. Buktinya, pemerintah kota (pemkot) lebih fokus dengan program pembangunan di bagian barat saja. Saya yakin, rekan-rekan seprofesi saya di dewan lebih-lebih rakyat mengetahui soal itu,” ujar anggota komisi II tersebut.
Tudingan menyangkut kebijakan berat sebelah dalam kepemimpinan H.Qurais – H.Man itu lanjut politisi yang juga dipercayakan sebagai Ketua Gapensi Kota tersebut, sesungguhnya bukan tanpa alasan. Tetapi, sesuai dengan kondisi dan fakta rill dilapangan. Buktinya, kesibukan Eksekutif lebih cenderung mengarahkan perhatian, fokus ke bagian itu saja, bagian barat maksudnya. Sementara, dibagian lain seperti, Utara, Selatan dan bagian Timur terkesan diabaikan. Faktanya, sejumlah program pembangunan baik menggunakan APBD II, APBD I maupun APBN berada di bagian dimaksud. Seperti, Program Kota Tepian Air, Kota Bima Berteman, pasar dengan kesan kumuh,dan pembangunan lain yang berskala prioritas. Padahal, rakyat kota Nggahi Rawi Pahu dibagian lainya juga teramat membutuhkan perhatian sama, butuh program pembangunan seperti di bagian tersebut (barat).”Saya seh tidak kaget dengan kondisi seperti ini. Karena, faktanya memang demikian, program pembangunan dominan dibagian itu-itu melulu. Artinya, rakyat yang berada dibagian lain hanya menjadi penonton atas kebijakan berat sebelah tersebut,” katanya.
Politisi yang dikenal vokal itu mengaku, miris juga prihatin dengan kondisi seperti itu, kondisi dimana sebagai rakyat menjadi penonton atas perubahan lantaran program pembangunan lebih dipusatkan pada bagian barat saja. Sehingga, rakyat dibagian lain dijatahi kue sisa dari bagian tersebut. Semestinya sebut H.Armansyah, kebijakan dalam mengalokasikan anggaran harus merata, walaupun porsinya berbeda, sama rasa walau berbeda porsi. Sebab, rakyat dibagian lain selain barat juga membutuhkan program pembangunan diberbagai sektor. Diantaranya, sektor pertanian, Ekonomi dan infrastruktur jalan, serta sektor lain hingga dapat memperoleh taraf hidup seperti rakyat lainya.”Mereka yang ada dikota bagian timur, utara dan selatan adalah rakyat kita juga, rakyat kota. Jadi, mereka layak mendapat perlakuan sama, tidak semata-mata kebijakan dominan diarahkan ke satu titik aja,” tandasnya.
Soal berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diyakininya, sangat besar. Karena, selain yang sudah tersedia, juga terdapat potensi alam lain yang dapat dikelola untuk dijadikan sebagai sumber pandapatan. Seperti, kekayaan alam berupa sumber mata air, dan Sumber Daya Alam (SDA) lain yang berpotensi untuk kemajuan sekaligus menguntungkan rakyat juga daerah. Tapi dalam hal itu tergantung sungguh pemerintah, mau tidak, ada niat untuk mengelola potensi alam demi menciptakan sumber penghasilan baru atau justru sebaliknya. Karena menurut pengamatanya selama ini, pemerintah hanya terpaku pada sumber pendapatan yang sudah ada. Efeknya, kondisi pendapatan daerah hanya berada dilevel yang kadang naik turun. Rakyat pun berada dalam kondisi tak jauh seperti keadaan yang dialami daerah, kalau daerah menderita keterpurukan, rakyat jauh lebih terpuruk.”Saat ini, yang dibutuhkan itikad, niat dan kemauan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Karena, rakyat butuh perangsa dari pemerintah, rakyat tidak bisa berbuat banyak tanpa ada dukungan pemerintah. Intinya, pemerintah yang baik, sukses adalah yang memikirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) kota, Ir.HM.Rum yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Selasa (22/12) Via Hand Phone (HP)dengan tegas membantah hal itu. Dalihnya, kebijakan selama kepemimpinan H.Qurais-H.Man memihak sekaligus menyentuh rakyat secara merata. Terbukti, beragam kebutuhan rakyat sudah terjawab, dipenuhi dengan program pembanguan disejumlah lokasi yang ada.”Itu tidak benar,sebagian besar program pembangunan tidak hanya dipusatkan di bagian itu saja. Tapi, merata dan dinikmati seluruh rakyat yang ada,” tegasnya. (KS-03)
COMMENTS