Kota Bima, KS. - Mantan anggota DPRD Kota Bima yang enggan disebutkan namanya menilai kisruh anggota DPRD Kota Bima saat Rapat Paripurna (Ju...
Kota Bima, KS.- Mantan anggota DPRD Kota Bima yang enggan disebutkan namanya menilai kisruh anggota DPRD Kota Bima saat Rapat Paripurna (Jum’at, 6 Agustus 2016) lalu mengandung muatan kepentingan yang lain.
Kata dia, adanya pro kontra tentang agenda rapat pembahasan diantara anggota DPRD apalagi terkait pembahasan APBD, kemungkinan ada kepentingan anggota DPRD lainnya yang belum diakomodir.
Menurutnya, polemik seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya di DPRD Kota Bima. Dikatakannya, sikap DPRD yang ingin merubah Tata Tertib (Tatib) dewan di awal masa sidang 2016 lalu tentang wacana klinis APBD dimana kuatnya wacana klinis pihak eksekutif harus dihadapan Komisi bukan dihadapan Badan Anggaran (Banggar) sebagaimana kebiasaan yang terjadi dan yang tertuang di dalam Tatib Dewan.
“Saya kira, terlihat dari perseteruan ingin merubah Tatib itu, seolah dari anggota di luar Banggar tidak diakomodir kepentingannya atau tidak mendapat jatah proyek. Makanya, ada wacana merubah Tatib dimana saat klinisi APBD dilakukan di hadapan Komisi tidak lewat Banggar lagi,” imbuhnya.
Ia pun memprediksi, kekisruhan yang terjadi di Rapat Paripurna kemarin (Jum’at, red), anggota Banggar ingin cepat-cepat menandatangani nota kesepahaman antara Eksekutif dan Legislatif tentang KUPA-PPAS sepertinya sudah ada komunikasi yang didealkan antara Banggar dan Eksekutif.
“Tentu, bagi yang di luar Banggar akan memprotes. Dan mencari bahan yang logis untuk membatalkan rencana pimpinan dan anggota yang masuk di dalam Banggar,” urainya.
Kehadiran Walikota saar Rapat Paripurna, dinilainya sebagai momentum yang tepat untuk menunjukkan sikap politik dan nilai tawar anggota dewan.
“Dagelan seperti ini, saya kira bagian dari seninya berpolitik di atas nama demokrasi dan cara mempoles kepentingan pribadi anggota dewan,” tandasnya.
Ujungnya, sambung dia, kalau sudah ribut seperti ini. “Kepentingan anggota DPRD nantinya akan diakomodir semua. Anggota Banggar dan di luar banggar, akan mendapat porsi proyek di APBD yang mungkin nilainya sama bagi anggota dan sedikit lebih tinggi untuk jatah pimpinan di APBD-P 2016 dan APBD 2017,” pungkas pengusaha itu. (KS-08)
COMMENTS