Kota Bima,KS.- 10 wakil rakyat yang tergabung pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Tumur, di...
Kota Bima,KS.-10 wakil rakyat yang tergabung pada Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Tumur, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syamsuri dan 9 rekan anggota dewan lain mulai dari Syahbuddin, M Irfan, H Ridwan Mustakim, Edi Ihwansyah, Dedi Irwan, Muhamad Erwin, Hasnah Madilau, M Amin dan Abdul Haris, Sabtu (22/2) mengunjungi warga di Kelurahan Rontu dalam giat reses menjaring aspirasi masyarakat.
Mengawali kegiatan reses, juru bicara Dapil 1 Irfan, membuka jalan reses yang berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Rontu.
Irfan mengawali mukadimah bertemu dengan warga di Kelurahan Rontu, dengan menggarisbawahi kegiatan semacam ini adalah rutinitas kegiatan 3 kali setahun lembaga dewan. Tentu disamping itu, sebagai wadah silaturahmi dan merekatkan kekeluargaan antara wakil rakyat dan konstituen.
Lurah Rontu, Ihwan sebagai pejabat yang membuka forum reses mengapresiasi hajatan legislatif Dapil 1 yang berkenan menyerap informasi dan aspirasi di wilayah kerjanya jabatannya.
Poin atensi Lurah yang ingin didapatkan penjelasan dewan, soal aturan penggunaan dana kelurahan Rp 1 Miliar. Kemudian soal kebutuhan air bersih yang sangat vital dan mengalami kesulitan bagi warga Rontu.
Beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat reses. Diawali Ketua Karang Taruna, Rawinfals yang berkaitan dengan visi dan misi Walikota terkait, membuka 10 ribu lapangan kerja. Seperti bentuk lapangan kerja itu ?.
Kemudian aspirasi lain disampaikan Ketua Karang Taruna, sumber mata air Oi Si.i sebagai spot wisata yang perlu dikembang sebagai destinasi wisata alam.
Selanjutnya ia meminta perbaikan sarana olah raga yang sudah ada. Ini katanya sebagai wadah aktifitas para muda.
Siurya selaku pengurus Masjid Al Ridwan, berharap atensi anggota dewan terkait kebutuhan air di masjid. Termasuk meminta pemerintah dalam menepatkan aparatur sesuai latar belakang keilmuan.
Pemerintah juga diharapkan mampu menjadi bank data dan kearsipan yang berbasis dokumentasi.
Mewakili kaum ibu, Nurbiah yang juga sebagai KepalaTK 22 Negeri, mengusulkan adanya penambahan ruang Proaes Belajar Mengajar agar dapat maksimal dalam aktivitas pendidikan.
Warga lain, Putrawan juga Ketua RT 02, mengusulkan kembali masalah kekurangan air.
Abdul Hakim, mengusulkan, adanya solusi terkait kekurangan air bersih juga. Ini diminta atensi khusus wakil rakyat. Usulan lainnya, perbaikan jembatan gantung yang melintasi lahan pertanian.
Atas berbagai aspirasi, usulan dan harapan warga, anggota DPRD Kota Bima Dapil 1, sebagaimana disampaikan Irfan, soal kearsian untuk ditindaklanjuti. Kebutuhan penambahan ruanh kelas untuk TK akan dikoordinasikan dengan pemerintah.
Syahbuddin anggota dewan Dapil 1 lainnya, menyampaikan tanggapan soal 10 ribu lapangan kerja. Pemerintah sebutnya sudah mebggelontorkan anggaran puluhan miliar, mulai dari pengadaan bibit unggas, pengadaan bebek, disamping bantuan wirausaha sebagai bagian dari menjawab visi misi 10 ribu lapangan kerja.
Edi Ihlwansyah menambahkan soal infrastriktur, terkait penataan lapangan tahun ini ada Rp 200 juta untuk itu. Peningkatan jalan Oi Si'i dan sejumlah peningkatan jalan lainnya.
Terkait air bersih, program Spam pihak konsultan yang sebelumnya pernah masuk di Kota Bima, kembali meminta surat minta Kota untuk memasuka permintaan atas program Spam dkmaksud.
Dari sekian banyak aspirasi masyarakat,
Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini.
Coba bayangkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini, dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.
Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Milir untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.
Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)
Mengawali kegiatan reses, juru bicara Dapil 1 Irfan, membuka jalan reses yang berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Rontu.
Irfan mengawali mukadimah bertemu dengan warga di Kelurahan Rontu, dengan menggarisbawahi kegiatan semacam ini adalah rutinitas kegiatan 3 kali setahun lembaga dewan. Tentu disamping itu, sebagai wadah silaturahmi dan merekatkan kekeluargaan antara wakil rakyat dan konstituen.
Lurah Rontu, Ihwan sebagai pejabat yang membuka forum reses mengapresiasi hajatan legislatif Dapil 1 yang berkenan menyerap informasi dan aspirasi di wilayah kerjanya jabatannya.
Poin atensi Lurah yang ingin didapatkan penjelasan dewan, soal aturan penggunaan dana kelurahan Rp 1 Miliar. Kemudian soal kebutuhan air bersih yang sangat vital dan mengalami kesulitan bagi warga Rontu.
Beberapa aspirasi yang disampaikan warga saat reses. Diawali Ketua Karang Taruna, Rawinfals yang berkaitan dengan visi dan misi Walikota terkait, membuka 10 ribu lapangan kerja. Seperti bentuk lapangan kerja itu ?.
Kemudian aspirasi lain disampaikan Ketua Karang Taruna, sumber mata air Oi Si.i sebagai spot wisata yang perlu dikembang sebagai destinasi wisata alam.
Selanjutnya ia meminta perbaikan sarana olah raga yang sudah ada. Ini katanya sebagai wadah aktifitas para muda.
Siurya selaku pengurus Masjid Al Ridwan, berharap atensi anggota dewan terkait kebutuhan air di masjid. Termasuk meminta pemerintah dalam menepatkan aparatur sesuai latar belakang keilmuan.
Pemerintah juga diharapkan mampu menjadi bank data dan kearsipan yang berbasis dokumentasi.
Mewakili kaum ibu, Nurbiah yang juga sebagai KepalaTK 22 Negeri, mengusulkan adanya penambahan ruang Proaes Belajar Mengajar agar dapat maksimal dalam aktivitas pendidikan.
Warga lain, Putrawan juga Ketua RT 02, mengusulkan kembali masalah kekurangan air.
Abdul Hakim, mengusulkan, adanya solusi terkait kekurangan air bersih juga. Ini diminta atensi khusus wakil rakyat. Usulan lainnya, perbaikan jembatan gantung yang melintasi lahan pertanian.
Atas berbagai aspirasi, usulan dan harapan warga, anggota DPRD Kota Bima Dapil 1, sebagaimana disampaikan Irfan, soal kearsian untuk ditindaklanjuti. Kebutuhan penambahan ruanh kelas untuk TK akan dikoordinasikan dengan pemerintah.
Syahbuddin anggota dewan Dapil 1 lainnya, menyampaikan tanggapan soal 10 ribu lapangan kerja. Pemerintah sebutnya sudah mebggelontorkan anggaran puluhan miliar, mulai dari pengadaan bibit unggas, pengadaan bebek, disamping bantuan wirausaha sebagai bagian dari menjawab visi misi 10 ribu lapangan kerja.
Edi Ihlwansyah menambahkan soal infrastriktur, terkait penataan lapangan tahun ini ada Rp 200 juta untuk itu. Peningkatan jalan Oi Si'i dan sejumlah peningkatan jalan lainnya.
Terkait air bersih, program Spam pihak konsultan yang sebelumnya pernah masuk di Kota Bima, kembali meminta surat minta Kota untuk memasuka permintaan atas program Spam dkmaksud.
Dari sekian banyak aspirasi masyarakat,
Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini.
Coba bayangkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini, dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.
Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Milir untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.
Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)
COMMENTS