Kota Bima,KS.- Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bima dengan sejumlah dinas terkait, membahas pencegahan dan penanganan Covid-19, Kamis ...
Kota Bima,KS.-Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bima dengan sejumlah dinas terkait, membahas pencegahan dan penanganan Covid-19, Kamis (14/5) di Ruang Rapat Utama Gedung wakil rakyat, memunculkan pernyataan pedas dari Ketua DPRD setempat, Alfian Indra Wirawan.
Alfian yang saat itu selaku pimpinan RDP, sempat melontarkan kalimat yang bernada mencerca kerja Pemkot Bima berikut sejumlah pejabatnya yang dinilainya hanya melahirkan kegaduhan dalam menatakelola pemerintahan.
Saat RDP itu Dae Pawan-Sapaannya- dengan nada begitu kesal, menyebutkan kalau saat ini pemerintah kota Bima paling gaduh se Indonesia ditengah pendemi Covid-19. Sejumlah pejabatnya acap kali mematik kegaduhan ditataran publik.
"Kota Paling gaduh saat ini kota Bima. Mulai dari pejabat sampai orang tak berkepentingan, selalu buat gaduh"sebutnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima ini, malah mencontohkan, banyaknya pejabat di Pemkot Bima yang menjadi obyek bully-an warga. Sebut saja katanya, Sekda, Kepala Dikes termasuk Kadis Sosila. Berbagai komentar miring katanya, dialamatkan pada beberpa pejabat tersebut. Anehnya kegaduhan itu karena anrata yang mendukung dan membully nyaris tidak bisa dibedakan. Hingga tidak jarang berujung saling hujat dan fitnah. Inilah yang disebutnya geaduh itu.
“Pejabat jangan buat gaduh, apalagi melibatkan pendukung di medsos. Ini yang jadi masalah dan membuat kegaduhan itu,”lontarnya.
Kegaduhan itu sambung Pawan, semakin menjadi, kait pembagian bantuan sosial. Dicontohkannya kembali aksi protes warga terhadap kebijakan poenerima manfaat bantuan Covid-19 yang terjadi di Kelurahan Sadia, Pane. Itu semua, karena masyarakat menilai pemerintah tidak transparan soal pendataan warga penerima bantuan. Pada sisi ini Ketua DPRD Kota Bima ini, meminta pemerintah harus bisa menjelaskan dan menagani secara serius p;ula, agar tidak terjadi keresahan ditingkat masyarakat yang pada kahirnya menajdi gaduh.
Masalah lain yang disebutnya menjadi biang kegaduhan, soal penerapan PSBK. Sebabnya, ditingkat masayarakat pemberlakuan PSBK, ternyata memunculkan masalah dilapangkan. Termasuk soal, pengaggaran yang hingga ahri ini kunjung dicairkan, guna mendukung kerja penetapan PSBK.
“Terkait penerapan PSBK, apakah jajaran dibawa sudah berikan telaah ke Walikota, wajar saja masyarakat bingung. Kamipun sebagai partai pendukung malu dengar cemoohan masyarakat dan ini realitanya yang terjadi dilapangan,”sebutnya.(RED)
Alfian yang saat itu selaku pimpinan RDP, sempat melontarkan kalimat yang bernada mencerca kerja Pemkot Bima berikut sejumlah pejabatnya yang dinilainya hanya melahirkan kegaduhan dalam menatakelola pemerintahan.
Saat RDP itu Dae Pawan-Sapaannya- dengan nada begitu kesal, menyebutkan kalau saat ini pemerintah kota Bima paling gaduh se Indonesia ditengah pendemi Covid-19. Sejumlah pejabatnya acap kali mematik kegaduhan ditataran publik.
"Kota Paling gaduh saat ini kota Bima. Mulai dari pejabat sampai orang tak berkepentingan, selalu buat gaduh"sebutnya.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima ini, malah mencontohkan, banyaknya pejabat di Pemkot Bima yang menjadi obyek bully-an warga. Sebut saja katanya, Sekda, Kepala Dikes termasuk Kadis Sosila. Berbagai komentar miring katanya, dialamatkan pada beberpa pejabat tersebut. Anehnya kegaduhan itu karena anrata yang mendukung dan membully nyaris tidak bisa dibedakan. Hingga tidak jarang berujung saling hujat dan fitnah. Inilah yang disebutnya geaduh itu.
“Pejabat jangan buat gaduh, apalagi melibatkan pendukung di medsos. Ini yang jadi masalah dan membuat kegaduhan itu,”lontarnya.
Kegaduhan itu sambung Pawan, semakin menjadi, kait pembagian bantuan sosial. Dicontohkannya kembali aksi protes warga terhadap kebijakan poenerima manfaat bantuan Covid-19 yang terjadi di Kelurahan Sadia, Pane. Itu semua, karena masyarakat menilai pemerintah tidak transparan soal pendataan warga penerima bantuan. Pada sisi ini Ketua DPRD Kota Bima ini, meminta pemerintah harus bisa menjelaskan dan menagani secara serius p;ula, agar tidak terjadi keresahan ditingkat masyarakat yang pada kahirnya menajdi gaduh.
Masalah lain yang disebutnya menjadi biang kegaduhan, soal penerapan PSBK. Sebabnya, ditingkat masayarakat pemberlakuan PSBK, ternyata memunculkan masalah dilapangkan. Termasuk soal, pengaggaran yang hingga ahri ini kunjung dicairkan, guna mendukung kerja penetapan PSBK.
“Terkait penerapan PSBK, apakah jajaran dibawa sudah berikan telaah ke Walikota, wajar saja masyarakat bingung. Kamipun sebagai partai pendukung malu dengar cemoohan masyarakat dan ini realitanya yang terjadi dilapangan,”sebutnya.(RED)
COMMENTS