Komposisi Koordinator Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kota Bima telah dibekukan.
Komposisi Koordinator Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kota Bima telah dibekukan. Pembekuan pengurus yang berjumlah belasan orang tersebut dilakukan oleh jajaran eksekutif yang berkantor di Kebun Sirih Jakarta mulai tanggal Rabu (4/2) kemarin.
Direktur Eksekutif LSM KAKI, Andi Baharuddin, SH saat bertandang di Redaksi Stabilitas kemarin secara tegas memberikan ultimatum kepada seluruh pengurus Korda Kota Bima. Mereka sudah tidak berhak lagi untuk menggunakan seluruh fasilitas serta kartu nama (Id Card) yang telah berikan oleh LSM KAKI selama ini. Dirinya menghimbau dan meminta kepada Pemerintah Kota Bima, swasta, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak terkait lainnya untuk tidak menerima dan melayani oknum yang mengatasnamakan LSM KAKI di Kota Bima. Sebab Kantor pusat tidak lagi bertanggungjawab atas kepengurusan mereka di Kota Bima.
Meski tidak mau menyebutkan nama-nama Pengurus LSM KAKI di Kota Bima, Baharuddin memastikan mereka sudah tidak lagi menjadi tanggungjawabnya. Selama enam bulan, sejak Nopember 2014 pihaknya telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Namun berbagai laporan masyarakat Kota Bima ke Jakarta, mereka diindikasi telah menyalahgunakan dan memanfaatkan kewenangan mereka untuk mencari sesuatu yang bersifat pribadi atau kelompok mereka sendiri. “Perbuatan Pengurus KAKI Kota Bima sudah jelas melanggar AD/RT LSM. Itu tidak boleh dibiarkan. Mulai hari ini, (Rabu Kemarin, Redaksi) semua Korda Kota Bima dibekukan,’’ tegasnya.
Untuk sementara waktu, Kepengurusan Korda Kota Bima kata dia, akan diambil alih Korda kabupaten Bima. Hal tersebut dilakukan agar kepengurusan Kota Bima tidak kosong sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kantor Pusat. Pihaknya tidak menginginkan semua pengurus KAKI yang baru dua tahun dibentuk tersebut, dibuat rusak dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sebab bertentangan dengan tujuan memberantas korupsi dalam MoU yang telah ditandatangani bersama pihak KPK saat hari Anti Korupsi beberapa bulan lalu di Jakarta.
Berdasarkan AD/RT LSM KAKI lanjut dia, sudah jelas dalam melakukan pengawasan pengurus baik pusat maupun daerah dalam tekhnik pelaporan, melakukan investigasi temuan lapangan. Lalu hasilnya akan di kirim ke pusat baru dilakukan pembedahan apakah kasus, apakah layak atau tidak diangkat dan diteruskan ke pihak penyidik. Sementara ini pihaknya telah bekerjasama dengan pemerintah dalam pengawasan korupsi di seluruh Indonesia. “Sekarang baru sembilan propinsi yang sudah menandatangani kerjasasama dengan LSM KAKI,” tandasnya. (KS-14)
 |
| ilustrasi anti korupsi |
Meski tidak mau menyebutkan nama-nama Pengurus LSM KAKI di Kota Bima, Baharuddin memastikan mereka sudah tidak lagi menjadi tanggungjawabnya. Selama enam bulan, sejak Nopember 2014 pihaknya telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Namun berbagai laporan masyarakat Kota Bima ke Jakarta, mereka diindikasi telah menyalahgunakan dan memanfaatkan kewenangan mereka untuk mencari sesuatu yang bersifat pribadi atau kelompok mereka sendiri. “Perbuatan Pengurus KAKI Kota Bima sudah jelas melanggar AD/RT LSM. Itu tidak boleh dibiarkan. Mulai hari ini, (Rabu Kemarin, Redaksi) semua Korda Kota Bima dibekukan,’’ tegasnya.
Untuk sementara waktu, Kepengurusan Korda Kota Bima kata dia, akan diambil alih Korda kabupaten Bima. Hal tersebut dilakukan agar kepengurusan Kota Bima tidak kosong sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kantor Pusat. Pihaknya tidak menginginkan semua pengurus KAKI yang baru dua tahun dibentuk tersebut, dibuat rusak dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sebab bertentangan dengan tujuan memberantas korupsi dalam MoU yang telah ditandatangani bersama pihak KPK saat hari Anti Korupsi beberapa bulan lalu di Jakarta.
Berdasarkan AD/RT LSM KAKI lanjut dia, sudah jelas dalam melakukan pengawasan pengurus baik pusat maupun daerah dalam tekhnik pelaporan, melakukan investigasi temuan lapangan. Lalu hasilnya akan di kirim ke pusat baru dilakukan pembedahan apakah kasus, apakah layak atau tidak diangkat dan diteruskan ke pihak penyidik. Sementara ini pihaknya telah bekerjasama dengan pemerintah dalam pengawasan korupsi di seluruh Indonesia. “Sekarang baru sembilan propinsi yang sudah menandatangani kerjasasama dengan LSM KAKI,” tandasnya. (KS-14)
COMMENTS