Tes urine bagi pejabat publik seperti Gubernur, Bupati/Walikota juga Anggota Dewan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), mendapat respon positif dari kalangan publik
Bima, KS.- Tes urine bagi pejabat publik seperti Gubernur, Bupati/Walikota juga Anggota Dewan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), mendapat respon positif dari kalangan publik, juga pejabat yang mengabdi di lembaga Eksekutif, Legislati dan Yudikatif. Salah satu pejabat yang menyambut baik program tes urine itu adalah Sekretaris Dewan (Sekwa) Kabupaten Bima, Drs.H.Supratman AS.
Ilustrasi
Katanya, niat baik BNN itu harus didukung penuh oleh masyarakat Indonesia, terutama di Dana Mbojo ini. Pihaknya (Sekwan) berharap agar tes urine bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bima segera dilakukan oleh jajaran BNN. Tujuannya, agar untuk mengetahui siapa saja anggota dewan yang positif menggunakan narkoba. Tapi juga, untuk menjaga citra dan nama besar lembaga terhormat tersebut. “Saya sangat sepakat akan hal itu, dan memang perlu dilakukan agar tidak merendahkan anggota dewan yang juga berstatus pejabat tinggi Negara,” ujarnya saat ditemui Koran Stabilitas Jum,at kemarin.
Hanya saja, tes urine harus dilakukan secara mendadak. Tujuanya, menghindari anggota dewan untuk mempersiapkan kondisi kesehatan terlebih dahulu. Termasuk, mengantisipasi absenya anggota dewan saat jadwal tes urine digelar. "Kalau terjadwal, dia akan sehat dulu, bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka tidak masuk kerja dengan alasan ini dan itu," kata Pejabat Asal Kecamatan Wawo tersebut.
Pejabat yang akrab disapa Prabowo tersebut merasa yakin tidak hanya dirinya yang mendukung langkah tersebut. Namun, juga seluruh element masyarakat yang ada. Mengingat, tes urine sebagai upaya agar lembaga bermoral ini bebas dan bersih dari penggunaan barang haram tersebut. ”Sekali lagi saya mendukung langkah tersebut, bila perlu BNN segera mengagendakan jadwal tes urine untuk para wakil rakyat tersebut,” tandasnya.
Rupanya, dukungan tes urine untuk anggota dewan tidak hanya datang dari internal lembaga legislative. Melainkan, juga dari Eksekutif. Dukungan sekaligus dorongan akan rencana tersebut datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) yakni, HM.Taufik,Hak. Disampaikanya, wacana tersebut memang perlu dan harus segera dilakukan. Jadi, tidak hanya eksekutif, penegak hukum saja yang dites urine. ”Mereka politisi yang duduk di lembaga legislative juga mesti dites urine, karena lembaga itu terhormat dan berwibawa. Artinya, harus bersih dan bebas dari penggunaan barang tersebut,” terangnya.
Bahkan,saking semangatnya mantan Asisten itu berencana akan mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan tersebut. ”Rencananya, tahun 2017 mendatang saya akan mengalokasikan anggaran. Asalkan, tes urine tahun 2016 ini berjalan maksimal,” pungkasnya. (KS-03)
Ilustrasi
Katanya, niat baik BNN itu harus didukung penuh oleh masyarakat Indonesia, terutama di Dana Mbojo ini. Pihaknya (Sekwan) berharap agar tes urine bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bima segera dilakukan oleh jajaran BNN. Tujuannya, agar untuk mengetahui siapa saja anggota dewan yang positif menggunakan narkoba. Tapi juga, untuk menjaga citra dan nama besar lembaga terhormat tersebut. “Saya sangat sepakat akan hal itu, dan memang perlu dilakukan agar tidak merendahkan anggota dewan yang juga berstatus pejabat tinggi Negara,” ujarnya saat ditemui Koran Stabilitas Jum,at kemarin.
Hanya saja, tes urine harus dilakukan secara mendadak. Tujuanya, menghindari anggota dewan untuk mempersiapkan kondisi kesehatan terlebih dahulu. Termasuk, mengantisipasi absenya anggota dewan saat jadwal tes urine digelar. "Kalau terjadwal, dia akan sehat dulu, bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka tidak masuk kerja dengan alasan ini dan itu," kata Pejabat Asal Kecamatan Wawo tersebut.
Pejabat yang akrab disapa Prabowo tersebut merasa yakin tidak hanya dirinya yang mendukung langkah tersebut. Namun, juga seluruh element masyarakat yang ada. Mengingat, tes urine sebagai upaya agar lembaga bermoral ini bebas dan bersih dari penggunaan barang haram tersebut. ”Sekali lagi saya mendukung langkah tersebut, bila perlu BNN segera mengagendakan jadwal tes urine untuk para wakil rakyat tersebut,” tandasnya.
Rupanya, dukungan tes urine untuk anggota dewan tidak hanya datang dari internal lembaga legislative. Melainkan, juga dari Eksekutif. Dukungan sekaligus dorongan akan rencana tersebut datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) yakni, HM.Taufik,Hak. Disampaikanya, wacana tersebut memang perlu dan harus segera dilakukan. Jadi, tidak hanya eksekutif, penegak hukum saja yang dites urine. ”Mereka politisi yang duduk di lembaga legislative juga mesti dites urine, karena lembaga itu terhormat dan berwibawa. Artinya, harus bersih dan bebas dari penggunaan barang tersebut,” terangnya.
Bahkan,saking semangatnya mantan Asisten itu berencana akan mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan tersebut. ”Rencananya, tahun 2017 mendatang saya akan mengalokasikan anggaran. Asalkan, tes urine tahun 2016 ini berjalan maksimal,” pungkasnya. (KS-03)
COMMENTS