Pekerjaan proyek Penyedian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) oleh Kelompok Kewasdayaan Masyarakat (KKM) So Nao Desa Punti Kecamatan Soromandi, senilai Rp.220Juta diduga diluar Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Bima, KS.- Pekerjaan proyek Penyedian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) oleh Kelompok Kewasdayaan Masyarakat (KKM) So Nao Desa Punti Kecamatan Soromandi, senilai Rp.220Juta diduga diluar Rencana Anggaran Belanja (RAB). Pasalnya, selain proyek tersebut hingga sekarang belum diselesaikan oleh KKM, juga masih banyak item pekerjaan yang tidak dikerjakan, sementara anggaran telah dicairkan.”Demikian diungkapkan Fasilitator Pamsimas, Hartoyo,SE,MM menanggapi berita edisi sebelumnya di Koran Stabilitas yang mengangkat soal dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pembelian dua mesim pompa oleh Fasilitator (Hartoyo).
ilustrasi
Katanya, masalah yang terjadi dalam program Pamsimas di So Nao itu bukan persoalan pembelian dua unit mesin pompa air untuk pendistribusian air di dua tower yang dibangun oleh KKM itu, melainkan persoalan dana Rp.31Juta lebih yang tdak ada fisik sedikitpun. Sebagai fasilitator yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan proyek Pamsimas di Soromandi, dirinya mempertanyakan fisik proyek dari anggaran Rp.31Juta lebih yang telah dicairkan.”Uang itu baru bisa dicairkan, ketika saya sebagai fasilitator membuat surat pernyataan atau semacam rekomendasi, sebagai salah satu syarat untuk bisa mencairkan uang. Nah, saya tidak mau terima, ketika saya tau uang program telah dicairkan oleh KKM, tapi fisiknya tidak ada. Itu persoalan yang mestinya diselesaikan oleh KKM, bukan soal pembelian mesin yang ada bukti pembelian secara rinci atas uang Rp.16Juta yang diberikan KKM ke saya,” jelas Dosen STKIP Bima ini secara jelas.
Hartoyo berharap agar KKM So Nao segera menyelesaikan pekerjaan tower di Dusun Lia, yang sampai sekarang baru 35 persen fisiknya, sementara dana telah dicairkan semua ke rekening KKM. Jika KKM tidak menuntaskan pekerjaan tower itu, juga beberapa item pekerjaan lain, maka akan menjadi temuan BPKP nantinya.”Saya tidak ingin program Pamsimas di Soromandi gagal dikerjakan, gara-gara ada ulah oknum anggota KKM yang bermasalah. Masalahnya, akan berimbas kepada kebijakan pemerintah pusat, juga pemerintah Daerah nantinya, ketika ada KKM yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai RAB yang disepakati bersama,” paparnya.
Disinggung keterlibatannya mengambil uang Rp.16Juta dari KKM So Nao untuk pembelian dua unit mesin pompa air tersebut ?. Hartoyo menegaskan, keterlibatannya dalam pembelian mesin itu, atas permintaan seluruh anggota KKM So Nao sendiri, ketika KKM tersebut mengadakan rapat yang berkaitan dengan item pekerjaan lanjutan. Dimana item pekerjaan yang harus segera dikerjakan itu adalah bagaimana air bersih segera dinikmati oleh masyarakat di sekitar tower yang telah dibangun.”KKM sendiri yang meminta saya untuk membantu membeli mesin, juga memasang pipa dan lainnya. Uang Rp.16Juta itu ada rincian penggunaan, tidak sedikitpun saya menyalahgunakan uang itu, karena untuk beli mesin saja Rp.4Juta per unit, berarti Rp.8Juta untuk pembelian dua unit mesin, sisanya untuk biaya pemasangan, pipa, juga seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan tower, pompa, pipa sampai warga menikmati air bersih,”jelasnya.
Pada kesempatan itu, Hartoyo juga mengaku tidak takut, jika suatu saat mengenai pembelian mesin itu bermasalah hukum. Karena, rincian penggunaan uang Rp.16Juta dari KKM So Nao, ada bukti belanja yang disertai nota pembelian dari toko.”Saya tidak takut soal uang Rp.16Juta itu. Justeru saya khawatir anggota KKM So Nao mendapat masalah dikemudian hari, ketika mereka tidak tuntas mengerjakan program pamsimas tersebut. Soalnya, uang telah diambil tapi fisik pekerjaan tidak terlihat, bahkan ada dalam RAB, tapi tidak dikerjakan oleh Ketua dan Anggota KKM,” ungkapnya.
Bagaimana tanggapan Ketua KKM So Nao, Suryadin menanggapi dengan santai pernyataan fasilitator Hartoyo tersebut. Katanya, jika pekerjaan program pamsimas Desa Punti bermasalah atau diluar RAB, kenapa tidak distopkan pekerjaannya selama ini. Sementara belum diselesaikannya pembangunan tower di Lia, karena uangnya tidak bisa dicairkan oleh pihaknya (KKM,red) di Bank, lantaran harus membawa surat pernyataan dari fasilitator.”Sampai sekarang fasilitator tidak mau membuat surat pernyataan itu, dan selama itu pula uang tersebut tidak bisa dicairkan. Bagaimana kami bisa menyelesaikan pekerjaan, sementara uang masih dalam Bank,” ujarnya.
Suryadin berjanji dalam waktu dekat seluruh item pekerjaan program pamsimas di Desa Punti akan diselesaikan, tentunya setelah uang dicairkan dari Bank.”Saya berharap fasilitator tidak salah menilai kualitas pekerjaan kami. Keterlambatan pekerjaan itu bukan kesalahan saya dan anggota saya di KKM So Nao, tapi juga kesalahan fasilitator yang tidak mau membuat surat pernyataan. Nah, ada apa fasilitator mempersulit pencairan dana itu, jika tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan uang juga terhadap fasilitator sendiri,”tandasnya.(KS-001)
ilustrasi
Katanya, masalah yang terjadi dalam program Pamsimas di So Nao itu bukan persoalan pembelian dua unit mesin pompa air untuk pendistribusian air di dua tower yang dibangun oleh KKM itu, melainkan persoalan dana Rp.31Juta lebih yang tdak ada fisik sedikitpun. Sebagai fasilitator yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan proyek Pamsimas di Soromandi, dirinya mempertanyakan fisik proyek dari anggaran Rp.31Juta lebih yang telah dicairkan.”Uang itu baru bisa dicairkan, ketika saya sebagai fasilitator membuat surat pernyataan atau semacam rekomendasi, sebagai salah satu syarat untuk bisa mencairkan uang. Nah, saya tidak mau terima, ketika saya tau uang program telah dicairkan oleh KKM, tapi fisiknya tidak ada. Itu persoalan yang mestinya diselesaikan oleh KKM, bukan soal pembelian mesin yang ada bukti pembelian secara rinci atas uang Rp.16Juta yang diberikan KKM ke saya,” jelas Dosen STKIP Bima ini secara jelas.
Hartoyo berharap agar KKM So Nao segera menyelesaikan pekerjaan tower di Dusun Lia, yang sampai sekarang baru 35 persen fisiknya, sementara dana telah dicairkan semua ke rekening KKM. Jika KKM tidak menuntaskan pekerjaan tower itu, juga beberapa item pekerjaan lain, maka akan menjadi temuan BPKP nantinya.”Saya tidak ingin program Pamsimas di Soromandi gagal dikerjakan, gara-gara ada ulah oknum anggota KKM yang bermasalah. Masalahnya, akan berimbas kepada kebijakan pemerintah pusat, juga pemerintah Daerah nantinya, ketika ada KKM yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai RAB yang disepakati bersama,” paparnya.
Disinggung keterlibatannya mengambil uang Rp.16Juta dari KKM So Nao untuk pembelian dua unit mesin pompa air tersebut ?. Hartoyo menegaskan, keterlibatannya dalam pembelian mesin itu, atas permintaan seluruh anggota KKM So Nao sendiri, ketika KKM tersebut mengadakan rapat yang berkaitan dengan item pekerjaan lanjutan. Dimana item pekerjaan yang harus segera dikerjakan itu adalah bagaimana air bersih segera dinikmati oleh masyarakat di sekitar tower yang telah dibangun.”KKM sendiri yang meminta saya untuk membantu membeli mesin, juga memasang pipa dan lainnya. Uang Rp.16Juta itu ada rincian penggunaan, tidak sedikitpun saya menyalahgunakan uang itu, karena untuk beli mesin saja Rp.4Juta per unit, berarti Rp.8Juta untuk pembelian dua unit mesin, sisanya untuk biaya pemasangan, pipa, juga seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan tower, pompa, pipa sampai warga menikmati air bersih,”jelasnya.
Pada kesempatan itu, Hartoyo juga mengaku tidak takut, jika suatu saat mengenai pembelian mesin itu bermasalah hukum. Karena, rincian penggunaan uang Rp.16Juta dari KKM So Nao, ada bukti belanja yang disertai nota pembelian dari toko.”Saya tidak takut soal uang Rp.16Juta itu. Justeru saya khawatir anggota KKM So Nao mendapat masalah dikemudian hari, ketika mereka tidak tuntas mengerjakan program pamsimas tersebut. Soalnya, uang telah diambil tapi fisik pekerjaan tidak terlihat, bahkan ada dalam RAB, tapi tidak dikerjakan oleh Ketua dan Anggota KKM,” ungkapnya.
Bagaimana tanggapan Ketua KKM So Nao, Suryadin menanggapi dengan santai pernyataan fasilitator Hartoyo tersebut. Katanya, jika pekerjaan program pamsimas Desa Punti bermasalah atau diluar RAB, kenapa tidak distopkan pekerjaannya selama ini. Sementara belum diselesaikannya pembangunan tower di Lia, karena uangnya tidak bisa dicairkan oleh pihaknya (KKM,red) di Bank, lantaran harus membawa surat pernyataan dari fasilitator.”Sampai sekarang fasilitator tidak mau membuat surat pernyataan itu, dan selama itu pula uang tersebut tidak bisa dicairkan. Bagaimana kami bisa menyelesaikan pekerjaan, sementara uang masih dalam Bank,” ujarnya.
Suryadin berjanji dalam waktu dekat seluruh item pekerjaan program pamsimas di Desa Punti akan diselesaikan, tentunya setelah uang dicairkan dari Bank.”Saya berharap fasilitator tidak salah menilai kualitas pekerjaan kami. Keterlambatan pekerjaan itu bukan kesalahan saya dan anggota saya di KKM So Nao, tapi juga kesalahan fasilitator yang tidak mau membuat surat pernyataan. Nah, ada apa fasilitator mempersulit pencairan dana itu, jika tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan uang juga terhadap fasilitator sendiri,”tandasnya.(KS-001)
program pamsimas hanya kedok untuk menjarah uang rakyat. proses pendanaan yang tidak transparan serta proses pengerjaan yang mandeg sehingga tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi target dari program tersebut seperti hal yang terjadi di desa oi tui kec. wera.
BalasHapus